Ternyata ini Alasan Kadisnakeswan NTB Dimutasi saat PMK Merebak

Gita: Pak Gubernur berharap strong leader

Mataram, IDN Times - Pergantian jabatan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Kadisnakeswan) NTB di tengah merebaknya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) di Pulau Lombok, akhirnya terjawab. Gubernur NTB Zulkieflimansyah memutasi Kadisnakeswan NTB drh. Khairul Akbar menjadi Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda NTB.

Kemudian Gubernur Zulkieflimansyah menunjuk Kepala Biro Umum Setda NTB Ahmad Nur Aulia sebagai Kadisnakeswan NTB yang baru. Ia menginginkan agar penanganan wabah PMK yang telah menjangkiti puluhan ribu ternak dilakukan secara cepat.

"Makanya kenapa harus terjadi mutasi seperti itu. Pak Gubernur berharap strong leader yang menjadi jenderal lapangan, yang siap mengeksekusi suasana kedaruratan ini," kata Sekda NTB Lalu Gita Ariadi dikonfirmasi di Kantor Gubernur NTB, Jumat (17/6/2022).

1. Responsif hadapi bencana dan wabah

Ternyata ini Alasan Kadisnakeswan NTB Dimutasi saat PMK MerebakSekda NTB, H. Lalu Gita Ariadi (IDN Times/Muhammad Nasir)

Gita menjelaskan mutasi dilakukan agar pejabat lebih responsif dalam menangani bencana dan wabah. Ia memberikan contoh, ketika bencana gempa beberapa tahun lalu. Gubernur memutasi Kepala Dinas Sosial Ahsanul Khalik menjadi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) NTB untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa.

Setelah bencana gempa berlalu, kembali terjadi wabah Covid-19. Pada saat itu, Pemprov NTB punya kebijakan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemik Covid-19.

Tetapi pada saat itu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) amburadul. Sehingga, Gubernur kembali memutasi Kepala Pelaksana BPBD NTB Ahsanul Khalik menjadi Kepala Dinas Sosial. Ahsanul Khalik ditarik kembali menjadi Kepala Dinas Sosial untuk memperbaiki DTKS yang bermasalah ketika pelaksanaan program JPS Gemilang.

Baca Juga: Kapal Tenggelam, 23 TKI Ilegal Asal NTB Berhasil Diselamatkan di Batam

2. Bahas anggaran penanganan PMK

Ternyata ini Alasan Kadisnakeswan NTB Dimutasi saat PMK MerebakPetugas Dinas Pertanian Kota Mataram mengecek ternak sapi yang diperjualbelikan di Pasar Ternak Selagalas Kota Mataram, Selasa (17/5/2022) (IDN Times/Muhammad Nasir)

Kaitan dengan anggaran penanganan wabah PMK, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB ini menyatakan masih dilakukan pembahasan. Pemerintah Pusat sendiri memberikan warning kepada daerah agar mempersiapkan anggaran untuk penanganan PMK.

"TAPD sudah melakukan pembahasan. Pusat ada juga direktif. Kami sudah membahas dan ada opsi-opsinya," ucap Gita.

3. Ternak mati terjangkit PMK capai 39 ekor

Ternyata ini Alasan Kadisnakeswan NTB Dimutasi saat PMK MerebakPerdagangan sapi di Pasar Ternak Selagalas Kota Mataram sebelum pasar ditutup karena wabah PMK. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Berdasarkan data Disnakeswan NTB per 17 Juni 2022, ternak terjangkit PMK yang masih sakit sebanyak 18.028 ekor. Kemudian ternak yang sembuh sebanyak 17.697 ekor.

Selain itu, ternak yang terpaksa dipotong juga meningkat. Jumlah ternak terjangkit PMK yang dipotong kini menjadi 153 ekor. Sedangkan ternak yang mati akibat terpapar PMK sebanyak 39 ekor. Ternak yang mati tersebar di Lombok Timur 17 ekor, Lombok Utara 14 ekor, dan Lombok Barat 8 ekor.

Baca Juga: Ini Alasan DPW Nasdem NTB Usulkan TGB, Ganjar dan Anies Jadi Bacapres 

Topik:

  • Linggauni

Berita Terkini Lainnya