TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Surplus Ratusan Ribu Ton, NTB Tolak Impor Beras

Petani khawatir harga gabah turun ketika ada impor beras

Beras produksi petani di NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Lombok Barat, IDN Times - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara tegas menolak rencana impor beras yang dilakukan pemerintah pusat. Pasalnya, produksi beras tahun 2022 terjadi surplus mencapai 300 ribu ton lebih.

"NTB menolak impor beras. Karena kita memiliki cadangan beras yang cukup. Bahkan kita menjadi penyuplai provinsi yang lain," kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, Fathul Gani dikonfirmasi usai acara Temu Karya Penyuluh 2022 di Narmada, Lombok Barat, Rabu (7/12/2022).

Baca Juga: Warga Siap Gugat ITDC, Tanah Sengketa di Mandalika Harus Status Quo 

1. Produksi padi surplus ratusan ribu ton

Kepala Distanbun NTB Fathul Gani (IDN Times/Muhammad Nasir)

Gani menyebutkan jumlah produksi padi tahun 2022 di NTB sebesar 1,46 juta ton gabah kering giling (GKG). Atau jumlahnya setara beras sebanyak 921 ribu ton. Produksi beras tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021.

Pada 2021, produksi beras di NTB sebanyak 897 ribu ton. Artinya, terjadi peningkatan produksi beras sebanyak 30 ribu ton lebih. Sedangkan konsumsi beras di NTB sebanyak 600 ribu ton per tahun. "Ada surplus beras 300 ribu ton lebih," sebut Gani.

2. Petani khawatir harga gabah turun saat panen

Benih padi lokal NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Beriuk Angkat Suranadi Timur, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada Lombok Barat, Syafii Maarif mengatakan harga gabah saat ini terbilang masih menguntungkan petani di kisaran Rp450 ribu per kuintal. Sebelumnya, harga gabah bisa sampai Rp500 ribu perkuintal.

"Panen kemarin harganya Rp450 ribu sampai Rp500 ribu per kuintal. Termasuk masih bagus. Panen kita bagus walaupun harga pupuk mahal dan sulit didapat," keluhnya.
Dengan harga gabah dikisaran Rp450 ribu per kuintal, kata Syafii, masih bisa menutupi biaya produksi yang dikeluarkan petani. Namun, jika harganya di bawah Rp450 ribu per kuintal, maka petani dipastikan akan rugi.

Untuk itu, ia berharap supaya impor beras jangan sampai membuat harga gabah menjadi anjlok. Apalagi di beberapa tempat di Lombok Barat, petani sedang panen. Ia juga meminta supaya pasokan pupuk subsidi dapat dikendalikan oleh pemerintah. Karena di lapangan pupuk sulit didapatkan, tetapi jika mencari di pengepul, pasti ada pupuk yang tersedia.

"Pupuk subsidi dari pemerintah itu 50 are kita dapat pupuk 90 kg. Itu mana bisa cukup. Maka terpaksa kita beli di pengepul. Agak sulit kita dapat tapi bisa kita beli di pengepul," tuturnya.

Baca Juga: Lelet Belanja, Anggaran Pemda NTB Mengendap Rp2,3 Triliun di Bank 

Berita Terkini Lainnya