Pelecehan Seksual Santri, Izin Ponpes di Lotim ini Terancam Dicabut
Kewenagan pencabutan izin oleh Kemenag RI
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Kementerian Agama (Kemenag) terancam mencabut izin operasional pondok pesantren (Ponpes) yang menjadi lokasi dugaan pelecehan seksual terhadap santri di wilayah Kecamatan Sikur, Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat (NTB). Pelecehan seksual terhadap santri diduga dilakukan Pimpinan Ponpes di Desa Sikur dan Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur.
Satreskrim Polres Lombok Timur telah menetapkan dua tersangka dugaan pelecehan seksual terhadap santri inisial LM (40) dan HSN (50). Jumlah korban di tempat kejadian perkara (TKP) Ponpes di Desa Kotaraja sebanyak 2 orang, sedangkan di Ponpes Desa Sikur sebanyak satu orang.
"Sanksi terberat bisa saja dicabut izin operasionalnya. Tapi yang menentukan kebijakan itu dicabut, berdasarkan kajian yang dilakukan di daerah. Nanti ada tim juga dari pusat yang turun untuk mengkaji seperti apa yang sebenarnya terjadi, termasuk dengan aparat penegak hukum," kata Kepala Kanwil Kemenag NTB Zamroni Aziz di Mataram, Kamis (25/5/2023).
Baca Juga: Polisi Tetapkan Dua Tersangka Pelaku Pelecehan Santri di Lombok Timur
1. Hanya satu ponpes yang berizin
Dari dua ponpes yang menjadi TKP dugaan pelecehan seksual terhadap santri di Kecamatan Sikur, Zamroni menyebutkan hanya satu ponpes yang berizin. Ponpes yang berizin berada di Desa Sikur Lotim, sedangkan di Desa Kotaraja tidak terdata di Kemenag.
Dikatakan ponpes apabila ada kiai atau tuan guru, dan santri yang bermukim di lingkungan ponpes. Kemudian adaclembaga pendidikan formal madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah Aliyah atau SMA/SMK. Untuk mendapatkan izin dari Kemenag, prosesnya panjang dan izin dikeluarkan Kemenag RI.
"Yang bisa kami bersikap hanya Ponpes yang di Sikur. Dan ini juga sudah ada tim yang kami turunkan. Bagaimana tindak lanjut, kami akan koordinasi dengan Kemenag Pusat, karena yang akan mencabut atau menghentikan izin sementara itu dari Kemenag RI," ujarnya.
Namun, karena di Ponpes Desa Sikur sudah berdiri beberapa lembaga pendidikan, nantinya akan menjadi pertimbangan. Apakah izin ponpes dicabut atau tidak.
"Yang jelas, kita juga harus memperhatikan di ponpes, ada beberapa lembaga pendidikan. Dan itu bisa jadi pertimbangan," ucapnya.
Baca Juga: NTB Belum Dapat Eksekusi Instruksi Jokowi Soal Randis Mobil Listrik