Legislator NTB Soroti Kebijakan Naturalisasi Pejabat Gubernur Zul
Legislator NTB sebut ratusan pejabat eksodus ke provinsi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD NTB Najamuddin Mustofa menyoroti kebijakan naturalisasi pejabat yang dilakukan Gubernur NTB Zulkieflimansyah. Kebijakan naturalisasi pejabat menyebabkan eksodus pejabat dari kabupaten/kota ke provinsi.
"Sudah ratusan lebih pejabat kabupaten/kota eksodus ke provinsi dan diberikan jadi pejabat penting di sini. Kita tanya pak Sekda apa alasan gubernur melakukan naturalisasi pejabat," kata Najamuddin usai keluar dari ruang kerja Sekda NTB Lalu Gita Ariadi di Kantor Gubernur, Kamis (13/10/2022).
Baca Juga: Gubernur NTB Mutasi 260 Pejabat, ini Daftarnya!
1. Gubernur dinilai coba-coba tempatkan pejabat
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) NTB ini mengatakan pejabat provinsi banyak yang punya kompetensi menduduki suatu jabatan. Tetapi Gubernur Zul malah mengambil pejabat dari kabupaten/kota.
Dikatakan, pejabat dari kabupaten/kota yang diambil menjadi pejabat provinsi banyak kinerjanya yang tidak sesuai harapan. Sehingga, tidak lama menduduki jabatan eselon II di Pemprov NTB, kemudian dimutasi.
Najamuddin memberikan contoh seperti Mantan Kepala Bappeda NTB Amry Rakhman yang sebelumnya pejabat eselon II di Pemda Kabupaten Sumbawa Barat. Amry Rakhman tidak lama menjabat sebagai Kepala Bappeda NTB, kemudian dia dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur. Sekarang Amry Rakhman dipercaya sebagai Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB.
Contoh lainnya, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB drh. Khairul Akbar yang sebelumnya pejabat di Pemda Kabupaten Dompu. Sama seperti Amry Rakhman, Khairul Akbar juga tidak lama menjabat sebagai Kepala Disnakeswan NTB. Ia dimutasi menjadi Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda NTB beberapa waktu lalu
"Kita sudah punya pegawai yang pintar-pintar di provinsi kenapa harus mengambil dari kabupaten/kota. Begitu pejabat itu dicoba jadi pejabat provinsi, gak bisa apa-apa kemudian dimutasi lagi. Ini lucu, orang yang biasa berenang di lautan, itu diganti sama orang yang berenang di kolam," kata Politisi PAN asal Lombok Timur ini.
Baca Juga: Gempa Guncang Mataram dan Lombok Barat Akibat Sesar Aktif di Darat