TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News NTB

Koalisi #StopJokiAnak Serahkan Draf Moratorium Pacuan Kuda di NTB 

Desak pembahasan draf Pergub

Pacuan Kuda. (Dok. Pordasi).
Verified
Muhammad Nasir

Mataram, IDN Times - Koalisi #StopJokiAnak menyerahkan draf Surat Edaran (SE) Gubernur NTB tentang moratorium atau penghentian sementara penggunaan joki anak pada penyelenggaraan pacuan kuda tradisional di wilayah NTB. Draf SE Gubernur NTB itu diserahkan Perwakilan Koalisi #StopJokiAnak ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, Senin (25/7/2022).

Perwakilan Koalisi #StopJokiAnak yang menyerahkan draf SE moratorium pacuan kuda joki anak itu adalah LPA Kota Mataram, BKBH FH Universitas Mataram, LBH APIK NTB, PKBH UIN Mataram , PBHM dan INSPIRASI NTB. Payung hukum draf SE yaitu Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

"Peraturan pelaksanannya Pergu No. 67 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak, ditentukan Pemerintah Daerah Provinsi NTB berkewajiban melakukan pencegahan dan pengurangan risiko kerentanan. Serta penanganan korban perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan," kata Ketua Koalisi #StopJokiAnak Yan Mangandar di Mataram, Selasa (26/7/2022).

Baca Juga: Pemprov NTB Setuju Moratorium Pacuan Kuda Joki Cilik 

1. Lima poin moratorium pacuan kuda joki anak

Koalisi #StopJokiAnak menyerahkan draf surat edaran gubernur soal moratorium pacuan kuda yang melibatkan anak di NTB. (Dok. Istimewa)

Yan menyebutkan ada lima poin atau pokok moratorium yang disampaikan. Pertama, mendukung pelestarian penyelenggaraan pacuan kuda tradisional di seluruh wilayah Provinsi NTB. Kedua, melarang penggunaan joki masih usia anak umur di bawah 18 tahun dalam penyelenggaraan pacuan kuda tradisional.

Ketiga, menegaskan kepada seluruh Bupati dan Walikota se-NTB agar segera mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada semua pihak. Terutama kepada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan agar tidak menerbitkan izin penyelenggaraan pacuan kuda yang melibatkan anak sebagai joki kuda pacuan.

2. Desak pembahasan draf Pergub

Pinterest

Keempat, kata Yan, memerintahkan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Dinas P3AP2KB Provinsi NTB bersama Pengurus Pordasi NTB, Budayawan dan Kepala Biro Hukum Setda NTB serta perwakilan Koalisi #StopJokiAnak untuk segera melakukan pembahasan draft Pergub NTB terkait Penyelenggaraan Kuda Pacuan Tradisional yang melibatkan joki usia anak.

Hal yang mengatur batas umur joki anak, pelatihan/pembinaan oleh Pordasi dan dinas terkait, helm pakaian dan sepatu yang memenuhi standar kemananan. Penggunaan pelana, jadwal penyelenggaraan yang tidak mengganggu pendidikan formal anak, bantuan kesejahteraan sosial dan beasiswa pendidikan bagi joki anak yang tergolong keluarga miskin.

Selain itu jaminan kesehatan dan asuransi terkait risiko kecelakaan, peniadaan kegiatan perjudian dan lain sebagainya yang memenuhi prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak dan tidak diskriminasi. Serta kelima adalah Surat Edaran ini berlaku sementara sampai dengan diterbitkan/diberlakukannya Pergub NTB terkait Penyelenggaraan Kuda Pacuan Tradisional yang melibatkan joki usia anak.

Baca Juga: Waspada! Gelombang 6 Meter Mengancam Perairan Selatan NTB 

Topik:
pekerja anak-anak
joki
anak
NTB
kuda
sumbawa
bima
gubernur ntb
Berita Terkini Lainnya

78 Anak Muda NTB Magang ke Jepang, Gaji hingga Rp15 Juta per Bulan

Semester I 2023, Bandara Lombok Catat Jumlah Penumpang 1,1 Juta Orang

Seorang Pria di Bima Ditemukan Tewas Tergantung di Pohon

Gubernur NTB Tak Ingin Tinggalkan Utang saat Masa Jabatan Berakhir

4.245 Hektare Lahan Tembakau di Lotim Terancam Gagal Panen

Istri Keguguran, Pria di Bima ini Malah Perkosa Bocah 10 Tahun

Jemaah Haji Bima yang Meninggal di Makkah Terus Bertambah

Keturunan Raja Cakranegara Minta Dilibatkan soal Harta Karun Lombok 

MGPA Atur Strategi untuk Mendongkrak Penonton MotoGP 2023

Respons Gubernur NTB soal Pemulangan Harta Karun Dijarah Belanda