TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Gubernur Ungkap Penyebab Batalnya Proyek Jembatan Lombok - Sumbawa 

Bupati Sumbawa Barat tuding Pemprov NTB salah pilih mitra

lagioke.net

Mataram, IDN Times - Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengungkapkan penyebab rencana pembangunan proyek Jembatan Lombok - Sumbawa dibatalkan. Berdasarkan hasil studi kelayakan atau feasibility study (FS), pembangunan Jembatan Lombok - Sumbawa tidak feasible.

"Feasibility study-nya ternyata gak feasible. Ya sudah (tidak dilanjutkan)," kata Gubernur Zulkieflimansyah dikonfirmasi di Mataram, Jumat (26/8/2022).

Baca Juga: Pedagang Pasar Kebon Roek Mataram Teriakkan 'Puan Presiden' 

1. Ide dari Pemda Sumbawa Barat

Gubernur NTB Zulkieflimansyah (IDN Times/Muhammad Nasir)

Ia mengatakan ide mengenai rencana pembaangunan Jembatan Lombok - Sumbawa ini awalnya dari Pemda Kabupaten Sumbawa Barat. Pejabat yang mengawal rencana pembangunan Lombok - Sumbawa adalah mantan Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat Amry Rakhman.

Amry Rakhman yang dulunya menjadi pejabat eselon II di Pemda Kabupaten Sumbawa Barat kemudian ditarik menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB. Dalam hitungan beberapa bulan menjadi Kepala DPMPTSP NTB, Amry Rakhman kemudian ditunjuk menjadi Kepala Bappeda NTB.

Pada saat menjadi Kepala Bappeda NTB, Amry Rakhman intens mengawal rencana pembangunan Jembatan Lombok - Sumbawa. Hingga pada akhirnya pada Desember 2020, Gubernur Zulkieflimansyah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan PT. Nabil Surya Persada untuk melakukan studi kelayakan.

2. Bupati Sumbawa Barat tuding Pemprov NTB salah menunjuk mitra

Bupati Sumbawa Barat H. W. Musyafirin. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Sementara itu, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, H. W. Musyafirin yang dikonfirmasi IDN Times, Sabtu (27/8/2022) menuding Pemprov NTB salah menunjuk mitra untuk melaksabakan studi kelayakan pembangunan Jembatan Lombok - Sumbawa. Musyafirin mengungkapkan dua kali datang ke Korea Sekatan bertemu dengan perusahaan yang telah melakukan kajian awal mengenai rencana pembangunan jembatan Lombok - Sumbawa.

"Mereka (Pemprov NTB) memilih perusahaan yang salah untuk melakukan kajian teknis. Saya dua kali ke Korea membicarakan ini. Tapi perusahaan lain (nasional) yang dipakai," ungkapnya.

Politisi PDIP NTB ini menyebutkan total biaya yang dibutuhkan untuk melakukan studi kelayakan sebesar Rp50 miliar. Namun bisa berkurang sampai Rp10 miliar dengan hanya melakukan kajian teknis.

"Tapi mereka menunjuk perusahaan dalam negeri. Ada MoU-nya dengan gubernur," kata Musyafirin.

Baca Juga: Rencana Kenaikan Harga BBM, Puan Maharani: Asal Tak Memberatkan Rakyat

Berita Terkini Lainnya