Demo Gubernur, Warga Trawangan Tuntut SHM hingga Usir Investor Asing
Pemprov NTB akan evaluasi kerja sama tahun 2022
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Ratusan warga Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur NTB, Rabu (22/2/2023). Mereka menuntut Pemprov NTB memberikan sertifikat hak milik dan mengusir investor asing yang telah bekerja sama memanfaatkan lahan milik daerah di Gili Trawangan.
Juru Bicara Warga Gili Trawangan, Harsat meminta Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 75 hektare di Gili Trawangan dihapus. Kemudian masyarakat diberikan sertifikat hak milik (SHM). Karena mereka mengklaim sudah mengelola lahan di Gili Trawangan sejak 1973, sementara HPL terbit pada 1993.
"Evaluasi perjanjian kerja sama tahun 2022 itu tidak menjamin keberlangsungan kami mencari nafkah. Itu solusi pemberian hak guna bangunan (HGB) itu, seumur hidup kami akan sewa tanah itu. Landasan kami sebagai penduduk tidak ada. Tetapi kami merintis sejak 1973 tapi tak ada alas hak," kata Harsat.
Baca Juga: Viral! Warga Terpencil di Lombok Barat Melahirkan di Jalan
1. Sebanyak 11 investor asing telah bekerja sama dengan Pemprov NTB
Pasca pemutusan kontrak kerja sama pemanfaatan aset Gili Trawangan seluas 65 hektare dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI), Pemprov NTB memulai menata pengelolaan aset di Gili Trawangan.
Dalam menata pengelolaan aset di Gili Trawangan, Pemprov NTB menawarkan kerja sama pemanfaatan aset dengan masyarakat dan pihak swasta yang selama ini memanfaatkan lahan tersebut.
Masyarakat merasa dirugikan karena investor asing langsung bekerja sama dengan investor asing lainnya. Masyarakat tidak lagi mendapatkan pendapatan dari lahan yang selama ini mereka duduki.
"Beberapa investor tetap beroperasi sementara masih bermasalah dengan pemilik lahan sebelumnya. Sementara mereka mengklaim memiliki izin kerja sama dengan Pemprov NTB. Jadi mereka yang cari uang kami hanya menonton sekarang," terang Harsat.
Harsat menyebutkan saat ini ada sekitar 11 investor asing yang sudah menandatangani kerja sama dengan Pemprov NTB. Dengan hadirnya investor asing, Harsat mengatakan masyarakat mulai terusir. Untuk itu, ia meminta investor asing tersebut diusir dari Gili Trawangan.
"Sistem kerja samanya juga akan berakibat fatal bagi kami sebagai masyarakat. Ada beberapa klausul dalam kerja sama itu, ketika pemerintah ingin memanfaatkan lahan itu bisa diputus kontrak secara sepihak dan itu kami rasa tak masuk akal," ucapnya.
Baca Juga: Diduga karena Dendam, Pria di Lombok Bunuh Saudara Kandungnya