TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News NTB

BAKN DPR RI Usulkan 20 Persen DBHCHT untuk Sektor Pertanian

Supaya petani tembakau merasakan manfaat DBHCHT

Ilustrasi petani tembakau. IDN Times/ istimewa
Verified
Muhammad Nasir

Mataram, IDN Times - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengusulkan sebesar 20 sampai 25 persen dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dialokasikan untuk sektor pertanian. Sehingga petani tembakau merasakan manfaat dari DBHCHT yang diterima provinsi NTB mencapai ratusan miliar setahun.

Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya menjelaskan peruntukan DBHCHT diatur menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Prioritas penggunaan DBHCHT untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen, bidang penegakan hukum 10 persen dan bidang kesehatan sebesar 40 persen.

"Kita berharap ke depannya, kami akan memberikan usulan kepada Kementerian Keuangan, agar sebagian bisa diserap untuk sektor pertanian. Apakah 20 persen atau 25 persen. Sehingga petani yang menanam tembakau merasakan manfaatnya," ujar Wahyu usai rapat dengar pendapat dengan Pemprov NTB di Mataram, Kamis (12/1/2023).

Baca Juga: Sungai Tercemar Mikroplastik, Wagub: Produsen Sampah Tanggung Jawab!

1. DBHCHT supaya bisa dialokasikan untuk subsidi pupuk bagi petani tembakau

Pemerintah mulai uji coba atau soft launching digitalisasi penebusan pupuk subsidi di Provinsi Bali. (Dok. Pupuk Indonesia)

Dengan alokasi anggaran DBHCHT sebesar 20 sampai 25 persen, diharapkan dapat digunakan untuk memberikan subsidi pupuk bagi petani tembakau. Kemudian pembangunan infrastruktur daerah pertanian dan lainnya.

"Nanti kami ada raker (rapat kerja) dengan Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian juga. Pada saat mengambil keputusan, pasti itu juga menjadi usulan kami," terang Wahyu.

2. Permasalahan NTB sama dengan daerah lain penghasil tembakau

Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)

Wahyu mengungkapkan permasalahan yang dihadapi NTB sebagai penghasil tembakau virginia SMA dengan daerah lainnya kaitan dengan penggunaan DBHCHT. Dimana, penggunaan DBHCHT mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Tidak ada Pemda yang berani mengalokasikan DBHCHT selain formula yang ditetapkan berdasarkan PMK. Dari sisi penyerapan anggaran DBHCHT, Wahyu menyebut cukup bagus di NTB. Sisa lebih penggunaan anggaran (DBHCHT) lebih kecil dibandingkan daerah lainnya.

"Kudus itu sampai Rp300 miliar silpanya. Kalau NTB sekitar Rp30 miliar. Kalau itu tak terserap maka tidak ada kegiatan, tidak menciptakan lapangan kerja baru," tandasnya.

Baca Juga: Jalur Eks Bandara - Monumen Tembolak Bakal Dijadikan Pusat Kuliner NTB

Topik:
tembakau
harga tembakau
bantuan
NTB
lombok
petani
pertanian
Berita Terkini Lainnya

78 Anak Muda NTB Magang ke Jepang, Gaji hingga Rp15 Juta per Bulan

Semester I 2023, Bandara Lombok Catat Jumlah Penumpang 1,1 Juta Orang

Seorang Pria di Bima Ditemukan Tewas Tergantung di Pohon

Gubernur NTB Tak Ingin Tinggalkan Utang saat Masa Jabatan Berakhir

4.245 Hektare Lahan Tembakau di Lotim Terancam Gagal Panen

Istri Keguguran, Pria di Bima ini Malah Perkosa Bocah 10 Tahun

Jemaah Haji Bima yang Meninggal di Makkah Terus Bertambah

Keturunan Raja Cakranegara Minta Dilibatkan soal Harta Karun Lombok 

MGPA Atur Strategi untuk Mendongkrak Penonton MotoGP 2023

Respons Gubernur NTB soal Pemulangan Harta Karun Dijarah Belanda