TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

7.000 Tenaga Honorer Pemprov NTB Terancam Dihapus 

Tenaga honorer akan diganti outsourcing

Ilustrasi tenaga honorer melakukan aksi kebijakan penghapusan honor oleh MenPAN-RB. ANTARA FOTO/Jojon

Mataram, IDN Times - Pemerintah akan menghapus tenaga honorer mulai 28 November 2023. Pemprov NTB sedang melakukan pemetaan tenaga honorer di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Berdasarkan data sementara, jumlah tenaga honorer lingkup Pemprov NTB sekitar 7.000 orang. Mereka inilah yang terancam dihapus pada November 2023. Tetapi Pemprov NTB akan mengganti tenaga honoer dengan tenaga outsourcing, sehingga tidak ada honorer yang akan dirugikan.

Baca Juga: Rekrut 120 Marshal MXGP Samota, 70 Persen dari Sumbawa 

1. Lakukan pemetaan

Kepala Biro Organisasi Setda NTB Nursalim (IDN Times/Muhammad Nasir)

Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi NTB Nursalim menjelaskan pihaknya bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB sedang melakukan pemetaan. Hal ini menindaklanjuti surat Menteri PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Kita diminta untuk melakukan pemetaan. Mana tenaga honorer yang didorong masuk PPPK, CPNS dan yang lain-lain akan melalui outsourcing. Prinsipnya, semua tenaga kontrak diakomodir semua," kata Nursalim dikonfirmasi di Kantor Gubernur NTB, Selasa (7/6/2022).

2. Jamin tidak ada tenaga honorer dirugikan

Ilustrasi tes sistem CAT seleksi CPNS. (ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra)

Nursalim menyebut berdasarkan data sementara jumlah tenaga honorer lingkup Pemprov NTB sekitar 7.000 orang lebih. Saat ini masih dilakukan pendataan dan pemetaan di seluruh OPD.

Ia menjamin tidak akan ada tenaga honorer yang dirugikan alias tidak bekerja dengan adanya kebijakan penghapusan tenaga honorer. Mereka yang tidak terakomodir menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), akan dialihkan menjadi tenaga outsourcing.

"InsyaAllah tidak akan ada yang tidak bekerja. Cuma nanti diberikan status yang jelas," terangnya.

Baca Juga: Transformasi Kesehatan, Menkes: Kita Lebih Siap Kalau Ada Pandemik

Berita Terkini Lainnya