5 Organisasi Profesi Medis di NTB Tolak Pembahasan RUU Kesehatan

2. Kebijakan kesehatan harus mengedepankan jaminan hak kesehatan terhadap masyarakat

Kelima organisasi profesi medis dan kesehatan di NTB tersebut sepakat bahwa kebijakan kesehatan harus mengedepankan jaminan hak kesehatan terhadap masyarakat. Dalam menjamin praktik dari tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya, harus dipastikan kompetensi dan kewenangannya agar keselamatan pasien dapat tetap dijaga.

Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Wilayah NTB, drg. Bagio Ariyogo Murdjani menjelaskan alasan UU Profesi tidak boleh dihilangkan dan harus diatur dan dilindungi oleh undang-undang tersendiri. Karena profesi dokter, dokter gigi, perawat, apoteker, dan bidan menyangkut hak pasien, banyak risiko, berkaitan dengan penerapan teknologi dan menyangkut kepastian hukum, keadilan, dan keselamatan pasien.

UU di bidang kesehatan yang ada saat ini boleh dikatakan sudah berjalan dengan selaras seperti UU No 29/2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan, UU No 38/2014 tentang Keperawatan, UU No 4/2019 tentang Kebidanan, dan RUU tentang Kefarmasian. Sebab semua UU tersebut merujuk kepada UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang merupakan rasil revisi dari UU No 23 Tahun 1992, dan semuanya dibuat oleh institusi yang sama, yakni DPR dan Pemerintah.