Ketua Honorer K2 Bima Sebut Penghapusan Honorer Bukan Solusi
Pemkot bima diminta perjuangkan nasib 4 ribu honorer
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Kota Bima, IDN Times - Pada Desember 2023 mendatang, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan merombak regulasi tentang honorer. Tenaga honorer di lembaga pendidikan dan pemerintahan di semua pelosok nusantara rencananya akan dihapus dan statusnya diganti menjadi tenaga outsourcing.
Meski masih lama baru diterapkan, honorer di Kota Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri mengaku kebijakan yang akan lakukan Kemenpan-RB dinilai diskriminatif. Kebijakan itu dianggao merugikan tenaga honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi.
Baca Juga: Dikasih Numpang, Mahasiswa di Bima ini Malah Cabuli Anak Pemilik Rumah
1. Tenaga honorer minta diperhatikan
Ketua Forum Honorer Kategori dua (K2) Kota Bima Jubair mengatakan, harusnya tenaga honorer diberikan perhatian oleh pemerintah. Karena mereka sudah lama dan puluhan tahun berkontribusi untuk daerah. Bukan malah dihapus.
Ia mengaku tenaga honorer di Kota Tepian Air ini capai ribuan orang. Untuk honorer K2 pada tahun 2019 lalu saja sebanyak 1.999 orang. Angka itu belum termasuk non K2 dan direkrut di atas tahun 2019, yang jumlahnya tidak sedikit. Sehingga penghapusan status honorer itu dianggap bukanlah solusi yang tepat saat ini.
"Jika ditotalkan jumlah tenaga honorer di Kota Bima bisa mencapai 4.000 lebih," jelasnya.
Baca Juga: Pemanah Misterius di Bima Akhirnya Ditangkap, Ternyata Masih Remaja