TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News NTB

Hanya 30 Persen Perusahaan di Bima Memberi Upah Pekerja Sesuai UMK

Kenaikan upah pekerja di Bima tahun 2023 sebesar 7,19 persen

pixabay.com
Verified
Juliadin JD

Bima, IDN Times - Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2023 diputuskan naik. Dari Rp2.243.371 menjadi Rp2.400.833 per bulan atau mengalami kenaikan sekitar 7,19 persen. Meski demikian, disebutkan hanya 30 persen perusahaan di Bima yang mampu memberi upah pekerja sesuai UMK tersebut.

Putusan upah yang diusulkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bersama Dewan Pengupahan tersebut diakui telah ditandatangani Bupati Bima. Bahkan telah diteruskan ke Gubernur NTB, Zulkieflimansyah untuk ditetapkan.

"Sudah diteruskan ke Gubernur, Dr Zulkieflimansyah untuk ditetapkan awal pekan ini," jelas Kepala Disnakertrans Kabupaten Bima, Fatahullah yang dikonfirmasi, Selasa (6/12/2022).

Baca Juga: Suami di Bima ini Tega Membunuh Istrinya karena Meminta Uang

1. Diharapkan dapat dipatuhi oleh perusahaan

Foto Kadis Disnakertrans Kabupaten Bima, Fatahullah (IDN Times/Juliadin)

Fatahullah mengaku, kenaikan upah yang diusulkan ini mengacu pada inflasi NTB yakni 6,8 persen. Dengan adanya kenaikan upah minimum ini, diharapkan dapat dipatuhi oleh semua perusahaan. Terutama perusahaan yang tergolong menengah ke atas.

"Setiap tahun kita usulkan kenaikan upah seperti ini. Hanya saja, setiap perubahan upah itu, masih ditemukan perusahaan yang tidak menerapkan nya," jelas dia.

2. 70 persen perusahaan tidak terapkan upah sesuai UMK

ilustrasi uang tunai baru (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)

Presentase perusahaan yang belum menerapkan upah sesuai UMK, sejauh ini kata Fatahullah berkisar 70 persen. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan industri yang tergolong menengah ke bawah.

Sistem penggajian mereka, tergantung kesepakatan antara dua belah pihak. Termasuk perihal pesangon, ketika karyawan melakukan pemutusan kerja dengan perusahaan terkait.

"Semua itu tergantung kesepakatan awal mereka dengan pemberi kerja. Kami juga tidak bisa memaksa mereka, tergantung kemampuan perusahaan," tegasnya.

Sementara perusahaan yang menggaji karyawan sesuai UMK, hanya sekitar berada pada angka 30 persen. Penerapan itu hanya dilakukan oleh perusahaan nasional, yang berada di Kabupaten Bima.

"Sekitar 30 persen yang patuh, itupun hanya perusahaan yang besar," terangnya.

Baca Juga: Semeru Erupsi, Vulkanologi Gunung Tambora dan Sangiang di Bima Aktif

Topik:
UMK
upah
upah buruh
upah buruh naik
upah minimum
upah tertinggi
bima
NTB
Berita Terkini Lainnya

Keturunan Raja Cakranegara Minta Dilibatkan soal Harta Karun Lombok 

MGPA Atur Strategi untuk Mendongkrak Penonton MotoGP 2023

Respons Gubernur NTB soal Pemulangan Harta Karun Dijarah Belanda

Warga Protes, Jalan Rusak di Lotim Dijadikan Kolam untuk Pancing Ikan

Ratusan Hektare Tanaman Tembakau di Lotim Terancam Gagal Panen

Inovasi Mobil Hemat Energi, 3 Kampus Wakili Indonesia di Tingkat Dunia

Erick Ingin Setiap Bulan Ada Event di Sirkuit Mandalika

Tim Semar Urban UGM Kalahkan Singapura di SEM Asia Pasifik 2023 

NTB Harapkan Harta Karun yang Dijarah Belanda Dikembalikan ke Lombok

Aturan Unik Gadis di Sukarara Lombok tentang Pernikahan