TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Parah! Kerusakan Hutan di NTB Capai 200 Hektare Tiap Tahun

Kerusakan hutan di NTB diperparah oleh ladang jagung

Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) untuk wilayah NTB Dwi Sudarsono (IDN Times/Ahmad Viqi)

Lombok Timur, IDN Times - Laju kerusakan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat meningkat pesat. Pasalnya, data kerusakan hutan atau deforestasi di NTB sendiri mencapai 150 hingga 200 hektare per tahun.

Data itu sesuai sesuai hasil kajian Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) untuk wilayah NTB. Wakhi menyarankan ada langkah serius yang diambil oleh Pemda NTB.

“Untuk setop laju kerusakan hutan di NTB mestinya ada langkah konkret dari Pemda NTB,” kata Dewan Nasional untuk Wilayah NTB Dwi Sudarsono Daerah NTB pada peringatan Hari Bumi 22 April 2022 pada penanaman ribuan pohon mangrove di wilayah pesisir pantai Potonbako Desa Jerowaru Kecamatan  Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, Jumat (22/4/2022) kemarin.

Baca Juga: Perantau Asal Pelembang di Lombok ini Akhirnya Bisa Mudik Lebaran

1. Walhi juga akan fokus rehabilitasi kawasan pesisir

Walhi NTB lakukan penanaman mangrove di Lombok Timur pada Hari Bumi (IDN Times/Ahmad Viqi)

Menurut Dwi, kondisi kerusakan hutan di NTB memang menjadi catatan penting untuk keberlanjutan kelangsungan hidup masyarakat. Baik yang bermukim di Kawasan hutan adat dan wilayah pesisir.

Saat ini, kata Dwi, WALHI NTB akan fokus rehabilitasi Kawasan pesisir pantai di NTB. Dalam memperingati Hari Bumi yang jatuh pada bulan Ramadan, ujar dia, pihaknya akan melakukan penanaman mangrove di sejumlah titik pesisir pulau Lombok.

“Kita akan awali di Dusun Potonbako Jerowaru, kemudian nanti akan tanam juga di Gili Meno Lombok Utara untuk mengantisipasi abrasi jika air laut pasang,” kata Dwi.

Setelah mengecek lokasi penanaman mangrove di Dusun Potonbako Desa Jerowaru Lombok Timur luas lahan vegetasi hutan mangrove berusia hampir 30 tahun bisa menjadi role model Kawasan pesisir pantai di NTB.

“Ini patut kita jaga,” katanya.

2. Masyarakat harus konsen lestarikan pesisir

Warga pesisir pantai Potonbako Jerowaru Lombok Timur tanam mangrove (IDN Times/Ahmad Viqi)

Dari data WALHI NTB, hampir 30 persen daerah pesisir NTB belum tertanami mangrove. Hampir 30 persen tanaman mangrove sudah hilang. Untuk itu, kegiatan menanam mangrove sangat bagus untuk mengembalikan ekologi pesisir pantai di NTB.

“Kami juga akan coba konsen melestarikan daerah pesisir. Salah satunya ialah mengajak masyarakat pesisir,” tegasnya.

Untuk wilayah kelola hutan pesisir di NTB perlu mendapat dukungan dari Pemda NTB. Semua wilayah pesisir di NTB perlu juga mendapat pengelolaan yang aktif dari Pemda dan masyarakat adat.

Dwi memberikan catatan khusus untuk Pemda NTB terkait kondisi deforestasi hutan di NTB. Dia pun tak menampik laju deforestasi di Indonesia khususnyua di NTB masih terus berjalan.

Laju deforestasi tiap tahun di NTB kata Dwi capai 150 hingga 200 hektare. Sementara data daerah hutan dan lahan kritis di NTB sekitar 150 ribu hektare untuk kawasan hutan di pulau Sumbawa dan Lombok.

“Mestinya ini ada gerakan untuk melakukan setop deforestasi. Pemda juga mestinya membantu masyarakat dalam hal itu,” katanya.

Menurutnya, selama ini Pemda dan Pusat tidak pernah serius mendorong masyarakat adat mendapatkan hak kelola hutan. Apa yang disebutkan dengan wilayah kelola pro rakyat dengan memberikan masyarakat mengelola hutannya masih menjadi angan-angan.

“Padahal masyarakat bisa memelihara hutan dan mendapatkan pendapatan ekonomi dari hutan. Jadi harusnya masyarakat lokal diberikan legalitas,” katanya.

Baca Juga: Sadis! Pria di Sumbawa Ditebas Temannya saat Hendak Bukber

Berita Terkini Lainnya