Marc Marquez Terpental Dua Kali di Tanah Sengketa Sirkuit Mandalika

2. Dua tikungan lokasi jatuhnya Marquez masih sengketa

Dari data Kuasa Hukum warga pada sengketa lahan di Sirkuit Mandalika, Zabur, tertanggal 3 Desember sesuai lampiran surat nomor:0103/GUB/ITDC/2021 beberapa titik lahan warga masih status sengketa di Penlok I Sirkuit Mandalika.

Lahan seluas 13 are atau setara dengan 13.500 meter persegi di tikungan 10 dan 11 itu milik H Aman Yasin, warga Kuta Mandalika.

Lokasi kedua Marc Marquez terpental keluar lintasan itu di tikungan 13 Sirkuit Mandalika. Dari data Zabur, lahan seluas 10.321 meter persegi atau setara dengan 10,3 are merupakan lahan milik ahli waris Amak Keder, yaitu Sri Sri Juliahndayani dan ahli waris dari Amak Labak yaitu Migrase bin Milate serta Nate.

Lahan milik Amak Keder seluas 8.352 diduga dicaplok 100 persen untuk pembangunan Lintasan Sirkuit Mandalika. Sedangkan lahan milik Amak Labak dengan ahli waris Migrase seluas 1.969 meter persegi diduga dicaplok sepenuhnya menjadi lintasan di tikungan 13 Sirkuit Mandalika.

3. Bupati akui ada lahan sengketa di Sirkuit Mandalika

Bupati Kabupaten Lombok Tengah H Lalu Pathul Bahri pun mengakui masih banyak persoalan sengketa lahan belum tuntas di area Sirkuit Mandalika.

Pathul mengatakan bahwa sengketa lahan masih menjadi persoalan di atas pembangunan Sirkuit Mandalika. “Ada banyak titik pada lahan 1.170 hektare di KEK Mandalika ini, tentu ada masalah," kata Pathul lima hari jelang event MotoGP di Sirkuit Mandalika.

Pathul pun memaklumi proses penyelesaian sengketa lahan di Sirkuit Mandalika masih pelik. Hal itu akibat pembangunan Sirkuit Mandalika yang masih terbilang baru bagi masyarakat Lombok Tengah.

“Sirkuit MotoGP Mandalika ini bagi kita masyarakat Lombok sesuatu hal yang baru. Kita mulai berbenah terkait lahan lahan yang ada. Satgas yang ditugaskan untuk lahan mulai berbenah itu yang saya maksud," kata Pathul.

Pathul juga menjelaskan, jika ada warga yang masih mengklaim memiliki lahan di area Sirkuit Mandalika wajar terjadi. Hal itu dikarenakan pihak pemerintah daerah dan ITDC tugasnya menguji lahan yang diklaim masyarakat sesuai dengan alas hak yang sah secara undang-undang.