Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Mataram, IDN Times - Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus yang dalam Aliansi Gerakan Rakyat dan Mahasiswa NTB (Geram) menurun 14 poin saat demo tolak Jabatan Presiden Tiga Periode di Depan Kantor DPRD, NTB, Senin (11/4/2022).
Selain menolak masa jabatan Presiden tiga Periode Ir. Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin, Gerakan mahasiswa ini juga meminta kepada DPRD NTB untuk segera menuntaskan soal lahan sengketa di NTB.
1. Hilangkan perampasan tanah warga di NTB
Suasana demo di depan Kantor DPRD NTB (IDN Times/Ahmad Viqi) Komandan Banfor dari Aliansi Geram NTB Elo Jason mengaku ada 14 tuntutan masa aksi di depan Gedung DPRD NTB.
Dari 14 tuntutan itu, salah satunya menuntut pemerintah Provinsi NTB agar menghentikan aksi perampasan tanah rakyat yang diklaim sebagai milik PT Sembalun Kusuma Emas di Desa Sembalun Lombok Timur.
"Kami juga fokus ke persoalan di daerah. Selain fokus ke soal di nasional seperti kenaikan harga bahan pokok, isu presiden dan soal kenaikan BBM dan program Food Estate," kata Elo, Senin (11/4/2022).
Baca Juga: Dewan Sebut Kondisi APBD 2022 Gak Sehat karena Utang NTB Rp227 Miliar
2. Hentikan sengketa lahan di KEK Mandalika
Salah satu rumah warga di Dusun Ebunut tepat di belakang Tikungan ke 10 Sirkuit masih eksis IDN Times/Ahmad Viqi Wahyu Rizki Menurut Elo, persoalan lahan di Kawasan Ekonomi Khusus KEK Mandalika juga harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi NTB bersama DPR.
Pasalnya, hampir 20 Kepala Keluarga masih mendiami area Sirkuit Mandalika yang sukses menggelar dua event Internasional. Seperti World Superbike WSBK dan MotoGP Mandalika 2022.
"Jangan sampai diam dan tidak direspon baik. Warga di Dusun Ebunut Desa Kuta Mandalika yang masih bertahan juga butuh keadilan," kata anggota Organisasi Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) NTB itu.
3. DPR NTB janji selesaikan soal kisruh lahan di NTB
Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda tandatangani tuntutan mahasiswa (IDN Times/Ahmad Viqi) Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda mengatakan akan menindaklanjuti 14 tuntutan seluruh mahasiswa yang melakukan demonstrasi di depan Kantor Wakil rakyat NTB tersebut. Menurutnya semua yang menjadi tuntutan mahasiswa akan segera dibicarakan dengan Gubernur NTB.
"Yang isunya nasional kami akan bersurat ke Presiden. Yang isu daerah kami akan sampaikan ke Gubernur NTB karena eksekutor yang disampaikan (kasus lahan) itu adalah kewenangan gubernur," katanya.
Anggota partai beringin ini mengakui ada banyak persoalan lahan pertanian di NTB. Baik yang di wilayah PT ITDC dan HGU PT SKE.
"Kami sampaikan ke Gubernur soal lahan HGU PT SKE. Kami perhatian agar akan ada upaya DPR dengan Gubernur nanti ya," ujarnya.
Untuk isu lelangkaan minyak goreng, BBM, Pajak naik, Food Estate, dan lainnya merupakan kebijakan yang bermula dari pemerintah pusat.
"Untuk (kasus lahan warga) dengan PT ITDC dan SKE itu kewenangan gubernur," katanya.
Baca Juga: Demo Tolak Presiden 3 Periode di Kantor DPRD NTB Nyaris Ricuh
