Sosialisasi dan Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Sembalun di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (19/11/2026). (dok. Pemda Lotim)
Royal mendesak Pemda Lombok Timur dan Pemprov NTB untuk tidak bersikap pasif atau sekadar menyetujui kebijakan dari pemerintah pusat. Pemda diminta menyusun kajian komprehensif yang berpihak pada keselamatan ruang hidup warga, bukan semata-mata mengejar investasi yang mengancam kerusakan lingkungan.
"Harapan kita kepada Pemda jangan hanya ngangguk-ngangguk saja. Mereka juga harus memiliki kajian sebagai dasar alasan diterima atau tidak. Paling tidak, mereka harus melihat bagaimana dampaknya kepada masyarakat secara langsung. Jangan hanya bicara investasi, tapi juga masyarakat. Masyarakat sekarang tidak butuh energi yang terlalu besar," tandas Royal.
Sebelumnya, pada Kamis (19/11/2026) digelar Sosialisasi dan Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Sembalun di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur. Kegiatan tersebut dibuka Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), P. Hadi Wijaya. Hadir anggota Komite II DPD RI Dapil NTB, Evi Apita Maya dan Sekda Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik.
Anggota Komite II DPD RI Dapil NTB, Evi Apita Maya mengatakan NTB khususnya Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah istimewa karena memiliki seluruh potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT), mulai dari surya, angin, air, bioenergi, hingga panas bumi yang menjadi salah satu keunggulan strategis nasional.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, potensi panas bumi Indonesia mencapai sekitar 23,2 gigawatt (GW) yang tersebar di 368 lokasi, sementara kapasitas terpasangnya baru sekitar 2,3 GW. Meski menempati posisi kedua dunia dalam kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi, peluang optimalisasi sumber daya ini masih sangat luas.
"Berbeda dengan sumber energi terbarukan lain yang bergantung pada cuaca, panas bumi memiliki keunggulan berupa pasokan listrik yang stabil dan berkelanjutan sehingga mampu menopang keandalan sistem kelistrikan nasional sekaligus menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain untuk kelistrikan, pemanfaatan langsung panas bumi juga berpotensi dikembangkan untuk kegiatan produktif masyarakat, industri berbasis energi bersih, hingga sektor ekowisata," kata dia.
Pengembangan Wilayah Kerja Panas (WKP) Bumi Sembalun di Kabupaten Lombok Timur dipandang sebagai peluang strategis untuk memperkuat ketahanan energi daerah sekaligus berkontribusi bagi ketahanan energi nasional. Proyek ini diharapkan menghadirkan empat manfaat utama, yakni memperkuat pasokan listrik daerah, membuka peluang investasi dan lapangan kerja bagi pelaku usaha lokal, meningkatkan penerimaan negara dan daerah melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta bonus produksi untuk menopang infrastruktur dan pelayanan publik, serta endukung pembangunan yang berwawasan lingkungan.
Meski demikian, Evi menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan WKP Sembalun tidak hanya diukur dari besarnya kapasitas listrik yang dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat sekitar merasakan dampak positifnya. Pelaksanaan proyek wajib menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan melalui tata kelola yang transparan.
Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama. Melalui forum sosialisasi dan edukasi yang terbuka, masyarakat diharapkan memperoleh ruang memadai untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan aspirasi sehingga terbangun kepercayaan bersama demi kemajuan Lombok Timur dan NTB.
Sementara, Sekda Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, menegaskan bahwa Pemda Lombok Timur menyambut baik rencana pengembangan EBT berupa tenaga panas bumi yang menjadi bagian dari program ketahanan energi pemerintah pusat. Juaini mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima informasi terkait rencana kegiatan ini sejak dua minggu lalu dan langsung melaporkannya kepada Bupati Lombok Timur.
Menurutnya, Bupati Lombok Timur memberikan respons yang sangat positif serta mengapresiasi langkah sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut. "Sebaik-baiknya sebuah kebijakan, apabila tidak disosialisasikan dan dikomunikasikan dengan baik, bisa jadi penerimaan masyarakat justru sebaliknya," kata Juaini.
Dia menyoroti bahwa di tengah masyarakat maupun kalangan akademisi, rencana pengembangan energi terbarukan ini memunculkan beragam tanggapan, mulai dari sikap keraguan hingga pandangan positif yang melihatnya sebagai peluang besar. Mengingat potensi pengembangan ini berkaitan erat dengan kawasan strategis, Pemda Lombok Timur tetap menaruh perhatian serius pada aspek lingkungan.
Kawasan Sembalun yang selama ini menjadi wilayah konservasi sekaligus penopang utama suplai air bawah tanah bagi Lombok Timur menjadi salah satu fokus kajian. Kehadiran Kepala Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan dan lainnya dalam forum tersebut dinilai penting karena perubahan pada satu subsistem dipastikan akan berdampak pada sektor lainnya.
Dia juga menyampaikan pesan khusus dari Bupati Lombok Timur agar seluruh jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan terkait dapat menyimak paparan dalam sosialisasi tersebut. Pemahaman yang komprehensif di tingkat birokrasi sangat dibutuhkan agar pemerintah daerah mampu memberikan penjelasan yang akurat kepada masyarakat, terutama di tengah ramainya arus informasi di media sosial.