Mataram, IDN Times - Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) turun ke Kabupaten Dompu, Senin (13/6/2022). Tim Kejati NTB mengeledah Kantor Dinas Dikpora dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu terkait kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Dompu tahun 2018-2021.
Sebanyak 6 orang penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati NTB menggeledah Kantor BPKAD Kabupaten Dompu dan Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Dompu.
Penggeledahan Kantor BPKAD dan Dinas Dikpora Dompu dipimpin Koordinator Bidang Pidsus Kejati NTB, Burhanuddin didampingi Kasi Intelijen Kejari Dompu, Indra Zulkarnain. Di Kantor BPKAD Dompu, tim penyidik memeriksa satu per satu dokumen. Beberapa dokumen penting disita dari kantor tersebut.
Penggeledahan berlanjut di kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Dompu. Di sana, Tim Kejati NTB kembali memeriksa dan menyita dokumen-dokumen berkaitan dengan dana hibah KONI Dompu 2018 - 2021.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB Ely Rahmawati melalui Kasi Penerangan Hukum Kejati NTB, Efrien Saputera membenarkan penggeledahan dua instansi di Pemda Kabupaten Dompu tersebut. Dikatakan, penggeledahan ini untuk memperkuat alat bukti kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Dompu 2018 - 2021.
’’Dua kantor yang digeledah, BPKAD dan Dikpora,’’ kata Efrien di Mataram, Senin (13/6/2022).
Efrien belum mengetahui pasti dokumen apa saja yang disita dari Kantor BPKAD dan Dikpora Dompu. Namun, ada beberapa dokumen yang disita Tim Kejati NTB.
Sebelum menggeledah Kantor BPKAD dan Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, penyidik Pidsus Kejati NTB sudah meminta keterangan sejumlah pihak. Antara lain, pejabat BPKAD Dompu, pejabat Dinas Dikpora Dompu, pengurus KONI Dompu dan mantan Ketua KONI NTB.
Dalam kasus ini, Kejati NTB mengusut dugaan korupsi dana hibah yang dianggarkan ke KONI Dompu. Kejati NTB mengusut penggunaan dana hibah KONI Dompu dari tahun 2018 hingga 2021 sebesar Rp10 miliar.