Siap-siap! 385 CPNS Pemprov NTB Segera Terima SK Pengangkatan

27 Mar 2022, 18:33 WIB

Ilustrasi CPNS (ANTARA FOTO/Siswowidodo)

Mataram, IDN Times - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB mengatakan sebanyak 385 pelamar dinyatakan lulus menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021. Untuk semuanya itu telah dikeluarkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Ratusan CPNS tersebut akan menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai aparatur sipil negara (ASN) Pemprov NTB. Sedangkan untuk penyerahan SK pengangkatan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), masih belum ada informasi dari BKN.

1. Sebanyak 385 CPNS terima SK pengangkatan tanggal 30 Maret

Ilustrasi tes CPNS (IDN Times/Imam Rosidin)

Nasir menjelaskan sebanyak 385 pelamar yang lulus menjadi CPNS Pemprov NTB telah memperoleh penetapan NIP dari BKN. Semua berkas usulan penetapan NIP CPNS Pemprov NTB telah clear.

"Bahkan rencananya tanggal 30 Maret ini, kita mau serahkan SK pengangkatannya kepada 385 CPNS. SK-nya langsung akan diserahkan oleh Deputi Mutasi BKN," kata Nasir dikonfirmasi IDN Times di Mataram, Minggu sore (27/3/2022).

2. Penyerahan SK pengangkatan CPNS tidak serentak

Kepala BKD Provinsi NTB, Muhammad Nasir (IDN Times/Muhammad Nasir)

Dikatakan, penyerahan SK pengangkatan CPNS hasil rekrutmen tahun 2021 tidak secara serentak. Tetapi SK pengangkatan CPNS di masing-masing Pemda dilakukan bertahap tergantung selesainya penetapan NIP.

Berdasarkan data BKN Kantor Regional X Denpasar per 23 Maret 2022, baru ada tiga Pemda di NTB yang sudah tuntas penetapan NIP CPNS. Yaitu, Pemprov NTB sebanyak 385 CPNS, Lombok Tengah 167 CPNS dan Kota Bima 65 CPNS.

Sedangkan 8 kabupaten/kota lainnya masih ada usulan penetapan NIP yang belum tuntas. Seperti Lombok Barat, Lombok Timur, Bima, Sumbawa, Dompu, Sumbawa Barat, Lombok Utara dan Kota Mataram.

3. Penyerahan SK Guru PPPK belum ada kejelasan

Ilustrasi guru pppk (IDN Times/Hilmansyah)

Berbeda dengan CPNS, penyerahan SK pengangkatan Guru PPPK justru belum ada kejelasan. Menurut Nasir, penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK) belum tuntas dilakukan BKN.

"Belakangan diberikan SK-nya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini selesai," harapnya.

Nasir mengatakan pihaknya telah mengusulkan penetapan NIPPPK hasil seleksi tahap I dan II ke BKN. Berdasarkan data BKN Kantor Regional X Denpasar per 23 Maret 2022, jumlah usulan penetapan NIPPPK dari Pemprov NTB sebanyak 1.163 orang. Sebanyak 130 tekah disetujui dan 1.033 masih proses verifikasi di BKN.