Selamatkan Aset Daerah, KPK akan Turun ke Gili Trawangan

01 Sep 2022, 09:06 WIB

Seorang wisatawan mancanegara sedang berlibur di Gili Trawangan. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mataram, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemprov NTB akan turun ke Gili Trawangan untuk melihat kondisi aset daerah yang berada di sana. Kunjungan KPK kaitan dengan penyelamatan aset dan optimalisasi pajak daerah.

"Terkait program penyelamatan aset dan optimalisasi pajak daerah, KPK bersama Pemprov NTB juga akan melakukan kunjungan ke lokasi wisata Pulau Gili Trawangan," kata Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Rabu (31/8/2022) malam.

1. KPK gelar RDP pemberantasan korupsi

Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding. (dok. Pribadi)

Dalam rangka pelaksanaan program pemberantasan tindak pidana korupsi terintegrasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). KPK melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) akan melakukan serangkaian kegiatan koordinasi di Provinsi NTB. Rangkaian kegiatan berlangsung selama dua hari, Kamis - Jumat, 1 - 2 September 2022 dengan sejumlah instansi.

Di antaranya yaitu Rapat Dengar Pendapat (RDP) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dengan seluruh Pemerintah Daerah Se-Provinsi NTB. Kegiatan ini akan dihadiri Pimpinan KPK, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ketua DPRD se-NTB, dan unsur Forkompimda lainnya. Kegiatan akan diselenggarakan di Gedung Graha Bhakti Praja pada Kamis, 1 September 2022 pukul 08.30 Wita.

2. KPK petakan dan identifikasi titik rawan korupsi di daerah

Ilustrasi gedung Merah Putih KPK (www.instagram.com/@official.kpk)

Kegiatan ini, kata Ipi merupakan bagian dari implementasi upaya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. KPK telah memetakan dan mengidentifikasi titik rawan korupsi di daerah, yang meliputi delapan fokus area yang terangkum dalam Monitoring Center for Prevention (MCP).

Kedelapan fokus area tersebut, yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa.

3. Pencegahan korupsi dengan sektor usaha

Ilustrasi KPK (IDN Times/Mardya Shakti)

Selain itu, koordinasi dalam upaya pencegahan korupsi juga akan dilakukan dengan sektor usaha. Karena, program-program pencegahan korupsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik juga termasuk penyelenggaraan layanan publik untuk masyarakat dan perizinan yang berkaitan dengan dunia usaha.

Untuk itu, KPK akan menyelenggarakan dialog dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan pelaku usaha untuk membahas program-program Komite Advokasi Daerah (KAD) di NTB. Dalam rangkaian kegiatan di NTB, lanjut Ipi, Pimpinan KPK Nurul Ghufron juga akan memberikan kuliah umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram sebagai salah satu upaya untuk memperkuat integritas ekosistem pendidikan tinggi.