2. Kejati lakukan pengawasan

Kepala Kejati NTB Sungarpin (kanan) didampingi Asisten Pembinaan Iwan Setiawan memberikan keterangan pers perihal perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi dana KUR di Mataram, NTB, Jumat (26/8/2022). (ANTARA/Dhimas B.P.)

Terkait dengan pernyataan tersebut, Kajati NTB telah mengerahkan fungsi pengawasan dengan melakukan serangkaian klarifikasi terhadap para pihak yang diduga menerima aliran uang dari kasus tersebut.

Sungarpin memastikan kegiatan klarifikasi sudah selesai. Seluruh pihak, baik dari lingkup kejaksaan maupun pejabat daerah sudah memberikan klarifikasi.

Hasil kerja tim pengawasan kini sudah sampai ke Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta. Meskipun Sungarpin enggan membeberkan hasil, namun dia memastikan Kejati NTB kini tinggal menunggu arahan dari Kejagung.

Baca Juga: Menolak Diobati, Seorang Anak di Lombok Tewas Tersentrum saat Sembunyi

3. Tak gegabah

Direktur RSUD Praya berinisial ML keluar dari kantor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dengan memakai rompi oranye setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu (24/8/2022) (ANTARA/Akhyar)

Lebih lanjut, Sungarpin meyakinkan bahwa pihak kejaksaan tidak gegabah dalam menangani suatu perkara. Ada serangkaian penanganan yang harus dilaksanakan sebelum akhirnya muncul peran tersangka.

"Yakinlah, kalau jaksa menetapkan tersangka dan kemudian melakukan penahanan, itu sudah melalui proses hukum yang jelas. Pasti tidak sembarang," ujarnya pula.

4. Tak ada peluang jaksa main kasus

Kepala Kejati NTB, Sungarpin (Antara/Dhimas B.P)

Dia pun memastikan tidak ada lagi peluang jaksa bermain kasus. Karena sudah ada tim di bidang pengawasan yang selalu bekerja memantau setiap penanganan perkara.

"Jadi, kalau jaksa berbuat itu (terima aliran uang), pasti tidak berani. Mana mungkin dia (jaksa) berani menaruh lehernya ke jeratan hukum," ujar dia.

Dalam kasus dugaan korupsi dana BLUD periode 2017-2020, dokter Muzakir ditetapkan sebagai tersangka bersama pejabat pembuat komitmen (PPK) RSUD Praya periode 2016-2022, berinisial AS, dan Bendahara RSUD Praya periode 2017-2022, berinisial BPA.

5. Rugikan negara Rp1,88 miliar

Aksi warga Desa Gemel Lombok Tengah yang menduga adanya penyelewengan dana desa (Antara)

Berdasarkan hasil penyidikan, muncul kerugian negara dari penghitungan Inspektorat Lombok Tengah dengan nilai sedikitnya Rp1,88 miliar. Kerugian tersebut muncul dalam pengelolaan dana BLUD RSUD Praya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu item pekerjaan berkaitan dengan pengadaan makanan kering dan makanan basah. Nilai kerugian untuk pekerjaan tersebut sedikitnya mencapai Rp890 juta.

Sebagai tersangka, ketiga pejabat RSUD Praya tersebut dikenakan Pasal 2 dan atau Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 54 ayat 1 Ke-1 KUHP. 

Baca Juga: Diduga Korupsi Dana Desa, Kades Gemel Dilaporkan ke Kejaksaan