Sumbawa, IDN Times - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menertibkan aktivitas tambak udang yang tidak memenuhi ketentuan perizinan dan lingkungan. Penertiban dilakukan setelah meninjau salah satu tambak udang di Kabupaten Sumbawa, Kamis (1/10/2026).
Dia menegaskan penertiban tambak udang bermasalah bukan untuk menghambat investasi. Namun memastikan bisnis tambak udang dapat berjalan dengan kepastian sekaligus tidak meninggalkan kerusakan lingkungan dan persoalan bagi masyarakat sekitar.
Penertiban dilakukan setelah Pemprov NTB menerima banyak laporan mengenai aktivitas tambak udang yang tidak sesuai ketentuan. Persoalannya beragam, mulai dari perizinan yang belum dipenuhi, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak sesuai standar hingga reklamasi tanpa izin.
“Kita banyak sekali dapat laporan mengenai tambak-tambak udang yang tidak sesuai dengan perizinan atau bahkan tidak mengurus perizinannya. Ada yang IPAL-nya belum sesuai dengan ketentuan, ada yang melakukan reklamasi tetapi tanpa izin,” kata Iqbal.
Dia menegaskan, Pemprov NTB tidak ingin penyelesaian persoalan tersebut justru menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha. Karena itu, Pemprov NTB mencari titik temu agar penataan tambak udang tetap ramah terhadap investasi, melindungi masyarakat sekitar, sekaligus menjaga keseimbangan ekologis.
“Bagaimana solusinya supaya friendly buat investor, tapi friendly juga buat masyarakat sekitar, terutama buat keseimbangan ekologis. Karena kita khawatir kalau terus-menerus seperti ini, yang rusak juga lingkungan kita dan pada akhirnya juga akan mengganggu para pebisnis, investor juga,” kata dia.
Sebagai landasan penertiban, Iqbal menjelaskan bahwa Pemprov NTB telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 mengenai sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan. NTB menjadi provinsi pertama yang menerbitkan pergub mengenai sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan.
Pengawasan kemudian mulai dilakukan langsung di lapangan. Saat berada di Sumbawa, Iqbal mengambil secara acak salah satu laporan mengenai aktivitas tambak udang untuk diperiksa. Hasil pengecekan menemukan sejumlah persoalan yang sebelumnya dilaporkan memang terjadi.
"Ternyata betul, IPAL-nya jauh dari ketentuan, outlet-nya tidak ada, tidak ada flowmeter-nya dan sebagainya. Kemudian ternyata juga belum punya PKKPR, yang artinya reklamasinya itu ilegal,” ungkapnya.
Dia menegaskan tertib perizinan dan kepatuhan terhadap standar lingkungan pada akhirnya juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Bisnis akan sulit berkembang dengan tenang apabila kegiatan operasionalnya terus dibayangi persoalan legalitas maupun dampak lingkungan.
Untuk memperkuat langkah tersebut, Pemprov NTB juga telah membentuk pengawas terpadu provinsi. Tim ini menjadi bagian dari upaya memastikan pengembangan industri tambak udang tetap dapat memberikan manfaat ekonomi, tetapi berjalan dalam koridor perizinan dan perlindungan lingkungan.