Program MBG di NTB Berlanjut, 1,89 Juta Penerima Tetap Dilayani

Fathul menjelaskan saat ini sedang dilakukan percepatan pemenuhan infrastruktur program MBG di daerah terpencil. Dia menyebut ada ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang diusulkan untuk dibangun di daerah terpencil.

Untuk Pulau Sumbawa sekitar 75 SPPG daerah terpencil dan Pulau Lombok sebanyak 60 SPPG. Dari hasil kunjungan ke beberapa lokasi, seperti wilayah Gunungsari, Lombok Barat, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan program MBG.

"Itu yang kita coba sisir untuk kita ajukan melalui korwil (koordinator wilayah) BGN NTB secara berjenjang. Harapan kita prioritas daerah terpencil adalah 3B (ibu hamil, ibu menyusui dan balita)," terangnya.

Asisten I Setda NTB itu mengatakan bahwa untuk SPPG daerah terpencil tidak akan dipatok jumlah penerima manfaat yang akan dilayani. Jika jumlah penerima sebanyak 300 sampai 400 orang, maka itulah yang akan dilayani.

Tetapi idealnya, kata dia, SPPG daerah terpencil minimal melayani 800 sampai 1.000 penerima manfaat. Dia juga mengungkapkan bahwa SPPG daerah terpencil juga akan dihitung biaya operasional MBG yang disalurkan.

Karena kendala yang dihadapi di daerah terpencil adalah sulitnya medan dan hanya bisa didistribusikan menggunakan kendaraan roda dua. Selain itu, untuk penerima manfaat yang berada di pulau-pulau kecil, distribusi MBG menggunakan perahu atau speed boat.

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB mencatat realisasi anggaran program MBG hingga 31 Mei 2026. Dalam lima bulan, realisasi anggaran MBG dari APBN untuk wilayah NTB telah mencapai Rp2,02 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 1,89 juta orang.

Sebelumnya, penyaluran MBG dihentikan selama libur sekolah mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Dengan penghentian distribusi MBG selama 18 hari, anggaran yang dihemat mencapai Rp87,2 miliar.

Kepala Regional BGN NTB Eko Prasetyo menjelaskan penghentian sementara penyaluran MBG berdasarkan Surat Edaran BGN Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama periode libur sekolah dalam kerangka pelaksanaan Program MBG Tahun Anggaran 2026.

Anggaran yang dihemat selama libur sekolah secara nasional mencapai Rp3 triliun lebih. Di NTB sendiri, anggaran yang dihemat mencapai Rp87,2 miliar. Angka itu diperoleh dari penghentian penyaluran MBG selama 18 hari dikalikan insentif Rp6 juta per hari dan dikalikan jumlah SPPG yang sudah beroperasi sebanyak 808 SPPG di seluruh wilayah NTB.