Petinggi BGN Dicopot, Satgas Pastikan MBG di NTB Tetap Berjalan Normal

Fathul menambahkan, sejauh ini koordinasi antara pusat dan daerah berjalan dengan sangat baik. Pihaknya juga terus menjalin komunikasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan untuk memastikan kesiapan operasional dan menyelesaikan kendala teknis yang muncul di tingkat bawah.

Terkait dengan adanya langkah efisiensi, Asisten I Setda NTB ini menjelaskan bahwa langkah tersebut tidak mempengaruhi kualitas maupun porsi makanan yang diterima oleh penerima manfaat program MBG. Penyesuaian dilakukan pada aspek manajemen waktu distribusi, bukan pada kandungan gizi.

"Kalau kualitas kan ndak (berkurang). Yang berkurang kan angka, tetapi untuk porsi itu kan tetap. Porsi kecil 13, porsi besar 15," jelasnya.

Bentuk efisiensi nyata yang saat ini diterapkan adalah penyederhanaan hari distribusi dari yang semula enam hari menjadi lima hari kerja. Pada hari libur sekolah, distribusi makanan memang sengaja ditiadakan sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran MBG.

Untuk transparansi, setiap SPPG diwajibkan untuk mengunggah laporan operasional, menu makanan, harga, hingga asupan kecukupan gizi secara berkala, baik melalui media sosial maupun aplikasi resmi milik BGN. Melalui aplikasi tersebut, pengawasan dapat dilakukan secara real-time. SPPG yang lalai dalam mengunggah menu harian akan langsung terdeteksi oleh sistem di pusat dan daerah.

Saat ini, kata dia, fokus utama program MBG di NTB diarahkan untuk menyisir kelompok rentan, khususnya kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui/melahirkan, dan balita serta anak sekolah. Dia mengingatkan masyarakat agar tidak percaya terhadap janji penentuan titik lokasi pembangunan SPPG di NTB.

"Jangan percaya sama jual beli titik lokasi! Apalagi dalam situasi efisiensi seperti ini. Kalau mau tahu, silakan tanya ke Korwil kabupaten maupun provinsi karena mereka yang memegang aplikasi resminya," tegas Fathul.

Hingga Mei 2026, pelaksanaan MBG di NTB tercatat telah memiliki 842 SPPG. Dari jumlah tersebut, sebanyak 733 SPPG yang aktif beroperasi. Program tersebut melibatkan lebih dari 4.300 penyedia lokal, menyerap lebih dari 39 ribu tenaga kerja, dan menjangkau sekitar 1,9 juta penerima manfaat.

Pemerintah menggelontorkan anggaran MBG di NTB sekitar Rp27,7 miliar per hari. Dimana, Lombok Timur menjadi daerah terbesar penerima distribusi anggaran sebesar Rp8,3 miliar, disusul Lombok Tengah Rp6,2 miliar dan Lombok Barat Rp3,9 miliar.

Sekda NTB Abul Chair mengatakan program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak. Namun juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, hingga distribusi lokal dalam satu ekosistem ekonomi daerah.

Dia mendorong agar manfaat program MBG benar-benar dirasakan masyarakat lokal melalui penguatan rantai pasok daerah agar produk lokal mampu bersaing dan tidak kalah oleh produk dari luar daerah. Abul Chair menekankan tiga hal utama dalam pelaksanaan program MBG, yaitu penguatan rantai pasok lokal, keamanan dan kualitas pangan, serta disiplin terhadap SOP dan tata kelola program.