Pertamina Merasa Dikambinghitamkan Soal Mahalnya Harga Tiket Pesawat

Ahad menyebutkan avtur hanya berpengaruh 20-35 persen dalam komponen penyusunan harga tiket pesawat. Selebihnya dipengaruhi komponen lainnya seperti sumber daya manusia (SDM) maskapai penerbangan dan maintenance pesawat. Menurutnya, komponen lainnya yang perlu dibahas terkait mahalnya harga tiket pesawat adalah layanan di bandara yang saat ini dimonopoli PT Angkasa Pura.

"Ini bukan menunding sesama BUMN. Tapi ini serupa tapi tak sama. Kenapa pada saat bisnis avtur yang harus menguntungkan karena bukan subsidi, Pertamina disebut monopoli. Tapi tidak ada yang menyinggung cost yang ditagihkan Angkasa Pura ke maskapai. Karena elemennya ada juga dalam penyusunan harga tiket pesawat," tutur Ahad.

Ahad menjelaskan biaya parkir pesawat di bandara termasuk jika pesawat delay dikenakan oleh Angkasa Pura. Seharusnya ini juga dibahas terkait dengan apa yang menyebabkan mahalnya harga tiket pesawat.

"Harga avtur seakan-akan satu-satunya poin yang menentukan harga tiket pesawat. Harga avtur yang sekarang tidak menyalahi ketentuan yang ditetapkan Kementerian ESDM. Ada harga batas atasnya, sesuai yang ditetapkan pemerintah. Ini seolah-olah kami dikambinghitamkan," ucap Ahad.

Ahad mengatakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menuding Pertamina memonopoli bisnis avtur di Indonesia. Sebagai korporasi, kata Ahad, pihaknya melihat bisnis avtur bukan bahan bakar subsidi tetapi murni business to business dengan maskapai.

Menurutnya, bisnis avtur bukan saja melayani bandara-bandara besar namun juga bandara kecil. Sehingga perusahaan swasta akan berpikir untuk masuk dalam bisnis avtur di bandara-bandara kecil. Sehingga, Pertamina yang berkewajiban menjaga ketersediaan energi sampai pelosok, juga harus menyiapkan avtur di bandara-bandara kecil.

"Jadi ada tudingan monopoli bisnis avtur oleh Pertamina, gak fair juga. Swasta yang mau masuk bisnis avtur, tidak mau pengisian untuk bandara kecil atau pionir. Tapi pada saat Pertamina masuk, hampir semua bandara difasilitasi oleh Pertamina, dituding Pertamina monopoli," keluhnya.

Jika Pertamina tidak masuk melayani bisnis avtur di bandara-bandara kecil, maka maskapai penerbangan tidak akan bisa melayani masyarakat. Sehingga pihaknya menyayangkan disebut memonopoli bisnis avtur.

"Pada saat Pertamina ngambil peran di situ, bahasanya monopoli. Gak fair saja. Suatu industri yang sifatnya B to B harus untung, gak boleh rugi," kata Ahad.

Ia menjelaskan harga avtur di bandara besar dan bandara kecil pasti berbeda. Misalnya harga avtur di Bandara Lombok dan Bandara Bima. Harga avtur di Bandara Bima berbeda dengan Bandara Lombok karena ada biaya transportasinya.

Ia berharap semua pihak duduk bersama membahas mahalnya harga tiket pesawat dari berbagai sisi, bukan saja soal harga avtur. Tetapi juga komponen-komponen lainnya seperti biaya yang dikeluarkan maskapai atas layanan di bandara.