GOR 17 Desember Kota Mataram. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Selain infrastruktur dan pendanaan, Pemprov NTB juga tengah mempercepat proses administratif kepengurusan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON). Struktur kepengurusan telah disusun dan diusulkan kepada KONI Pusat untuk mendapatkan pengesahan resmi (approval).
Gubernur NTB nantinya akan bertindak secara ex-officio sebagai Ketua PB PON. Kepengurusan PB PON juga akan melibatkan para Bupati/Wali Kota serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB.
"Segera kita bentuk, menunggu approval dari KONI Pusat. Sudah diusulkan nama-nama ke KONI Pusat sesuai dengan struktur yang disiapkan KONI Pusat. Tinggal menunggu dari KONI Pusat. Begitu turun dari KONI Pusat, langsung kita kukuhkan nanti," tandas Iqbal.
Dia menyebut sejauh ini ada 67 cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan pada PON 2028. NTB diproyeksikan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan 30 hingga 33 cabor. Pemprov NTB berupaya agar pelaksanaan puluhan cabor tersebut tidak terpusat di satu wilayah saja, melainkan tersebar secara merata ke seluruh kabupaten/kota yang ada di NTB.
Untuk mendukung kesiapan infrastruktur di daerah, Gubernur mendorong pemerintah kabupaten/kota agar mulai mengalokasikan anggaran pendukung dalam perencanaan APBD tahun anggaran 2027 dan 2028. Momentum pembahasan APBD 2027 yang tengah berjalan saat ini dinilai tepat untuk mengunci komitmen tersebut.