Mataram, IDN Times - Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjelaskan soal rencana usulan Kemenag RI terkait Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH) 2023. Usulan kenaikan ongkos layanan jemaah haji sebesar Rp69,2 juta untuk memberikan pelayanan haji lebih maksimal.
“Layanan haji itu terkoreksi oleh naiknya harga transportasi hingga akomodasi,” kata Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTB Zamroni Aziz lewat keterangannya di Mataram, Senin (23/1/2023).
Berdasarkan informasi dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI, yang disebut layanan haji atau paket layanan haji itu adalah layanan masyair. Layanan selama masyair adalah layanan selama jemaah tinggal atau wukuf di Arofah. Kemudian ke Musdalifah, dan mabit di Mina.
Layanan selama 4 hari itu disebut paket layanan haji. Tahun lalu biayanya 5.656,87 riyal atau sekitar Rp22 juta. Saat ini, kata Zamroni, pemerintah masih terus melakukan negosiasi untuk harga paket layanan. “Jadi, 4.632,87 riyal atau sekitar Rp18,9 juta atau sekitar Rp19 juta, dari Rp 22 juta,” jelasnya.
Kenaikan ongkos haji yang diusulkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, kata Zamroni, justru tidak terpengaruh oleh biaya layanan haji di Arab Saudi. "Jadi skema usulan yang ada itu, nggak terpengaruh biaya transportasi hingga akomodasi jemaah haji. Tapi, ada komponen lain yang meningkat,” tuturnya.
Menurut Zamroni, hal yang perlu diwaspadai terkait harga tiket pesawat yang terpengaruh kurs dolar AS dan itu sedang tinggi-tingginya. Pemerintah juga harus jaga-jaga dengan harga avtur yang kini naik turun.
Zamroni menegaskan bahwa asumsi perhitungan yang dipergunakan Kemenag RI, merujuk pada kurs dolar AS yang berlaku saat ini. Apalagi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya.
"Asumsi yang dipakai Gus Menteri dengan tim Kemenag RI, kan masih pakai asumsi masih dengan dolar yang pesimis lah. Dolar pesimis maksudnya (kurs) dolarnya tinggi itu di Rp 15.300. Sementara tahun lalu kurs dolar Rp 14.425. Jadi berbeda ya, karena biaya haji itu dolar," terangnya.
Kondisi itu berdampak pada turunnya paket layanan haji di Arab Saudi terkoreksi dengan naiknya biaya lainnya. Terlebih, layanan haji tidak mencakup biaya-biaya seperti transportasi hingga akomodasi.
Meskipun layanan masyair atau layanan paket haji turun, namun kata Zamroni, masih terkoreksi dengan harga yang lain. Misalnya kenaikan-kenaikan berapa riyal untuk rencana penginapan, akomodasi dan makan. Karena itu tidak masuk paket layanan haji.
"Hotel di Madinah, dan Mekkah, makan itu tidak termasuk dalam layanan haji dimaksud. Jadi layanan haji itu spesifik," jelas Zamroni.
Mantan Kepala Kemenag Lombok Tengah ini menyatakan perlu meluruskan polemik yang kini muncul. Lantaran banyak terjadi informasi yang simpang siur di tengah-tengah masyarakat yang perlu menjadi perhatian.
"Para calon jjmaah haji NTB, sebaiknya tenang dan jangan terlalu reaktif atas informasi yang sesat soal ongkos haji 2023. Ini karena naiknya BPIH tahun 2023, masih dalam pembahasan di Panja DPR RI," tandas Zamroni.