NTB Tak Sanggup Bayar Hosting Fee MotoGP 2024 Sebesar Rp231 Miliar

Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin menyatakan bahwa pihaknya masih mempelajari permintaan dukungan untuk membayar hosting fee MotoGP 2024. Ia mengakui bahwa Pemprov NTB memiliki keterbatasan fiskal yang harus dipertimbangkan.

"Itu sedang saya pelajari. Kami harus melihat kondisi fiskal daerah terlebih dahulu," ujar Hassanudin saat dikonfirmasi di Mataram, Sabtu (24/8/2024).

Meski demikian, Hassanudin mengajak masyarakat NTB untuk berperan aktif dalam menyukseskan perhelatan MotoGP Mandalika 2024, yang merupakan kali ketiga ajang tersebut digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Menurutnya, kesuksesan acara ini penting bagi wilayah dan masyarakat setempat.

"Saya mengajak masyarakat untuk berperan aktif sehingga penyelenggaraan dapat sukses, baik sebagai tuan rumah maupun dalam memberikan manfaat bagi daerah kita," tambahnya.

Asisten III Setda NTB Wirawan Ahmad menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan kepada Kemendagri tentang kesulitan fiskal yang dialami Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota dalam membantu membayar hosting fee MotoGP 2024.

"Kami tidak mengalokasikan anggaran untuk itu dalam APBD 2024. Kami berharap Kemendagri memahami situasi ini dan akan membicarakannya lebih lanjut di tingkat kementerian dan lembaga," ujar Wirawan.

Wirawan menambahkan, anggaran dalam APBD 2024 banyak difokuskan untuk membiayai Pilkada dan PON Aceh-Sumut 2024, serta upaya menyehatkan APBD yang masih terbebani utang dari program dan kegiatan tahun sebelumnya.

"Jika untuk MotoGP 2025, kami berharap bisa mengalokasikan dana dari DAK, dana insentif, atau DAU earmarked yang dapat digunakan untuk membayar hosting fee," harapnya.

Sebelumnya, Director Commercial ITDC, Troy Reza Warokka, menjelaskan bahwa besaran hosting fee MotoGP tidak ditentukan oleh ITDC. ITDC hanya bertugas menyampaikan surat dari Menteri Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

"Surat dari Kemendagri tersebut jelas mengharuskan adanya dukungan dari pemerintah daerah, mulai dari Pemprov hingga kabupaten/kota," kata Troy usai rapat koordinasi di Kantor Bappeda NTB, Kamis (22/8/2024).

Pada penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022, seluruh hosting fee ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebesar Rp174,6 miliar. Sementara untuk MotoGP Mandalika 2023, ITDC dan Kemenparekraf membayar hosting fee sebesar Rp176,8 miliar, dengan rincian ITDC Rp98 miliar dan Kemenparekraf Rp78,8 miliar.

Untuk tahun 2024, hosting fee diperkirakan mencapai Rp231,29 miliar. ITDC berharap mulai tahun 2025 dan seterusnya, biaya hosting fee dapat menggunakan fasilitas Indonesia Quick Response Tourism Fund (IQTF) yang dibentuk oleh pemerintah.

Namun, dampak ekonomi dari penyelenggaraan MotoGP masih menjadi perdebatan. Pengamat Ekonomi dari Universitas Mataram, Dr. Iwan Harsono, menyangsikan klaim bahwa ajang MotoGP memberikan multiplier effect sebesar Rp4 triliun. Menurutnya, dampak ekonomi tersebut tidak riil, sehingga ia tidak setuju jika Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota diminta untuk ikut membayar hosting fee MotoGP Mandalika 2024.

"Prioritas anggaran APBD seharusnya difokuskan untuk penanganan stunting, penurunan kemiskinan ekstrem, pengangguran, dan penyehatan APBD. Pembiayaan MotoGP seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat," kata Iwan, yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram.