Meritokrasi, Wagub NTB: Tak Lantas Memutus Kerabat Dekat Jadi Pejabat
Mataram, IDN Times - Wakil Gubernur (Wagub) NTB Indah Dhamayanti Putri memastikan penerapan sistem meritokrasi dalam penempatan pejabat eselon II dan III. Dia dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal akan memberikan kesempatan kepada pejabat Pemprov NTB untuk menduduki jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) berdasarkan kemampuan dan kinerjanya.
Eks Bupati Bima dua periode ini mengatakan sistem meritokrasi tak lantas memutus kesempatan kerabat dekat yang memang sudah lama di birokrasi untuk menjadi pejabat. Dia menegaskan bahwa penempatan pejabat akan melihat kemampuannya.
"Tidak juga lantas memutus kesempatan orang-orang (kerabat dekat) yang sudah memang lama di birokrasi karena memang pimpinannya adalah keluarganya. Tetapi kita melihat dari kemampuannya, kinerjanya," kata Indah Dhamayanti Putri usai rapat bersama pimpinan OPD Pemprov NTB, Senin (24/2/2025).
1. Jawab santai angkat kerabat dekat saat jadi Bupati Bima
Perempuan yang akrab disapa Dinda ini menjawab santai saat ditanya mengangkat kerabat dekat saat menjadi Bupati Bima. Dia mengatakan pengangkatan pejabat dilakukan berdasarkan kemampuan dan kinerjanya.
Sebagaimana diketahui, saat menjabat Bupati Bima, Dinda melantik Adel Linggi Ardi yang juga pamannya sendiri sebagai Sekretaris Daekah (Sekda) Kabupaten Bima. Dia juga mengangkat kerabat dekatnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bima, Laily Ramdhani.
2. Gubernur NTB akan melakukan asesmen pejabat eselon II dan III
Dinda mengatakan dalam penempatan pejabat yang mengisi jabatan eselon II dan III, dia bersama Gubernur NTB Lalu Iqbal akan menilai dari sisi kinerja, kemampuan dan profesionalisme. Untuk itu, Gubernur akan melakukan asesmen terhadap pejabat eselon II dan III.
"Tujuannya bukan sekedar untuk rotasi dan mutasi (pejabat). Tetapi untuk mengukur kinerja pejabat yang sudah diberikan amanah. Karena itu menjadi catatan utama beliau (gubernur) dan akan diimplementasikan," terangnya.
3. Pastikan kesiapan OPD laksanakan program 2025
Dinda menjelaskan rapat koordinasi bersama pimpinan OPD lingkup Pemprov NTB yang dilakukan pada hari pertama masuk kerja, Senin (24/2/2025) hari ini belum membahas persoalan-persoalan teknis. Dia mengatakan hanya rapat koordinasi biasa, untuk memastikan pelaksanaan program 2025.
Selain itu, juga dibahas mengenai penyesuaian APBD 2025 sesuai dengan arahan pemerintah pusat untuk dilakukan efisiensi anggaran.
"Itu sudah disiapkan semua dan sudah diarahkan oleh pak Sekda," tandasnya.
