Lelet Belanja, Anggaran Pemda NTB Mengendap Rp2,3 Triliun di Bank

Dari anggaran sebesar Rp2,3 triliun lebih yang mengendap di bank, paling besar di Pemprov NTB. Anggaran Pemprov NTB yang mengendap di bank mencapai Rp581,39 miliar. Kemudian disusul Pemda Sumbawa Barat Rp328,61 miliar, Pemda Lombok Timur Rp248,55 miliar dan Pemkot Mataram sebesar Rp223,95 miliar.

Selanjutnya, Pemda Lombok Barat sebesar Rp175,26 miliar, Pemda Sumbawa Rp152,83 miliar, dan Pemda Bima Rp148,77 miliar. Selain itu, Pemda Lombok Utara Rp139,51 miliar, Pemda Dompu Rp119,49 miliar, Pemda Lombok Tengah Rp107,48 miliar dan Pemkot Bima sebesar Rp106,91 miliar.

Dibandingkan secara nasional, kata Sudarmanto, anggaran yang mengendap di bank milik Pemda seluruh NTB termasuk cukup kecil. Karena anggaran yang mengendap angkanya lebih sedikit dibandingkan daerah lain. Tetapi, pihaknya tetap mendorong optimalisasi belanja daerah untuk mengakselerasi ekonomi di daerah.

Untuk mencegah banyaknya dana transfer dari pemerintah pusat yang mengendap di bank, kata Sudarmanto, mulai tahun depan sudah dilakukan ploting belanja. Sehingga, anggaran negara atau daerah tidak lagi menumpuk di bank.

"Kita sudah plot belanja-belanja untuk apa saja tahun depan. Jadi sangat sulit Pemda untuk telat," katanya.

Apakah ada indikasi Pemda mengejar bunga dari penyimpanan anggaran di bank? Sudarmanto mengatakan hal itu tidak mungkin terjadi. Karena saldo uang negara atau uang daerah yang ada di bank harus dimasukkan ke kas negara atau kas daerah.

"Makanya yang kita jaga sekarang, tidak ada simpanan itu dalam bentuk rekening, selain rekening daerah," terangnya.

Kanwil DJPB Provinsi NTB mencatat realisasi belanja negara telah mencapai Rp20,3 triliun lebih sampai Oktober 2022. Terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp6,7 triliun lebih atau 69,66 persen dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp13,6 triliun atau 86,66 persen. Realisasi BPP mengalami penurunan sebesar Rp319,39 miliar dibandingkan tahun 2021 pada periode yang sama.

Realisasi BPP terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp2,5 triliun lebih, belanja barang sebesar Rp,16 triliun lebih, belanja modal sebesar Rp2,01 triliun lebih, dan belanja bansos sebesar Rp13,58 miliar. Penurunan realisasi BPP dipengaruhi oleh penurunan realisasi pada belanja modal.

Ini disebabkan oleh masih adanya pagu blokir yang belum dibuka, pelaksanaan pembayaran termin baru dilakukan di bulan Oktober karena adanya reorganisasi satker dan adanya paket pekerjaan yang menunggu NOL dari Word Bank. Meskipun mengalami penurunan, namun realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja bantuan sosial mengalami kenaikan apabila dibandingkan tahun 2021 pada periode yang sama.

Penyerapan realisasi belanja barang semakin membaik seiring dengan meningkatkan aktivitas dan mobilitas masyarakat karena membaiknya kondisi pandemik Covid-19. Peningkatan realisasi belanja pegawai dipengaruhi oleh adanya pengaruh pembayaran gaji non PNS. Sedangkan peningkatan realisasi Belanja Sosial masih berasal dari pembayaran beasiswa bidik misi, KIP pada satker UIN dan IAHN Gde Pudja dan bansos pada Balai Rehab Sosial Anak Paramita.

Dari sisi pendapatan, kata Sudarmanto, realisasi sampai bulan Oktober 2022 mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan mencapai sebesar Rp4,39 triliun lebih. Realisasi pendapatan di wilayah NTB mengalami kenaikan sebesar Rp948,01 miliar dibandingkan tahun 2021 pada periode yang sama.

Kenaikan tersebut disumbang oleh kenaikan PPh, PPN, PBB, Cukai, Bea Keluar/Pungutan Ekspor dan kenaikan PNBP. Berdasarkan data sampai dengan 31 Oktober 2022, penerimaan PPh di wilayah NTB sebesar Rp1,55 miliar, PPN sebesar Rp880,06 miliar, PBB sebesar Rp116,60 miliar dan pajak lainnya sebesar Rp62,79 miliar.

Penerimaan Bea Masuk sebesar Rp90,00 miliar, Bea Keluar sebesar Rp1,1 triliun lebihdan penerimaan Cukai sebesar Rp15,16 miliar. Untuk penerimaan PNBP sebesar Rp555,18 miliar yang didominasi oleh pendapatan BLU sebesar Rp301,31 miliar dan PNBP lainnya sebesar Rp253,87 miliar.