Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ketua DPM Universitas Mataram, Maulana saat diminta pindah dari kursi anggota DPRD NTB, Selasa (17/11/2026). (IDN Times/Muhamad Nasir)
  • Ketua DPM Universitas Mataram, Maulana, sempat menduduki kursi anggota DPRD NTB saat rapat paripurna sebelum dipindahkan ke kursi tamu undangan.
  • Mahasiswa menyerahkan tuntutan kepada DPRD dan Gubernur NTB agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional serta program makan bergizi gratis dihentikan.
  • Maulana menyatakan mahasiswa hadir atas undangan anggota DPRD Nadirah, tetapi tidak mendapat tempat duduk dan ingin aspirasi mereka disampaikan langsung dalam paripurna.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Mataram, IDN Times - Aksi sejumlah mahasiswa menjadi perhatian saat rapat paripurna DPRD NTB dengan agenda jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait nota keuangan dan Raperda APBD NTB 2027. Sejumlah mahasiswa yang dikomandoi Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Mataram, Maulana, masuk ke dalam ruangan rapat paripurna DPRD NTB di Lantai II Kompleks Kantor Gubernur NTB, Selasa (17/11/2026) sore.

Ketua DPM Universitas Mataram, Maulana, menduduki kursi salah satu anggota DPRD NTB saat Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal membacakan jawabannya atas pandangan umum fraksi-fraksi. Aksi Maulana yang menduduki kursi anggota Dewan, membuat Sekretaris DPRD NTB Hendra Saputra, Kepala Satpol PP NTB Nunung Triningsih dan beberapa tim pengawal gubernur bereaksi.

1. Ketua DPM Universitas Mataram dipindahkan ke kursi tamu undangan

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menerima sejumlah tuntutan mahasiswa usai rapat paripurna DPRD NTB, Selasa (17/11/2026) sore. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Maulana yang menduduki kursi salah satu anggota DPRD NTB dihampiri Sekretaris DPRD NTB Hendra Saputra. Hendra terlihat berkomunikasi dengan Maulana bersama dua orang tim pengawal gubernur untuk meminta yang bersangkutan duduk di kursi tamu undangan.

Setelah itu, Maulana meninggalkan kursi anggota dewan dan duduk di kursi tamu undangan. Setelah rapat paripurna ditutup, Maulana bersama sejumlah mahasiswa menemui Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di lokasi. Mereka menyerahkan sejumlah tuntutan kepada Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.

2. Desak karhutla jadi bencana nasional dan hentikan program MBG

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menerima sejumlah tuntutan mahasiswa usai rapat paripurna DPRD NTB, Selasa (17/11/2026) sore. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Dikonfirmasi usai rapat paripurna, Maulana mengatakan ada sejumlah tuntutan yang disampaikan ke DPRD NTB dan Gubernur NTB. Tuntutan itu terkait tindaklanjut atas aksi demonstrasi yang dilakukan beberapa waktu lalu. Mereka menuntut agar DPRD NTB dan Pemprov NTB menyampaikan ke pemerintah pusat agar menetapkan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi bencana nasional.

Selain itu, mereka juga menuntut agar program makan bergizi gratis (MBG) dihentikan. Menurut Maulana, program MBG banyak menguras anggaran sektor pendidikan.

"Karena MBG menguras anggaran pendidikan, kita mau MBG dihentikan agar bisa pendidikan gratis. Kemudian disampaikan teman-teman tadi ada 70 ribu anak di NTB tidak sekolah," kata Maulana.

3. Diundang menghadiri rapat paripurna

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir menerima sejumlah tuntutan mahasiswa usai rapat paripurna DPRD NTB, Selasa (17/11/2026) sore. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Maulana menjelaskan alasan dia menduduki kursi salah satu anggota DPRD NTB dalam rapat paripurna tersebut. Dia mengatakan bahwa mereka diundang oleh anggota DPRD NTB Nadirah, yang menemui mereka saat aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.

"Karena kita tadi diundang. Kita dijanjikan dihadirkan dalam paripurna. Kita diundang oleh Ibu Nadirah namun, kita hadir di sini tidak dikasih kursi. Harapan kita terkait dengan aspirasi yang disampaikan itu bisa langsung tersampaikan dalam rapat paripurna," kata Maulana.

Maulana menambahkan bahwa mereka sudah menjalin komunikasi agar diberikan kesempatan untuk duduk. Namun, sampai rapat paripurna dimulai mereka belum diberikan tempat duduk.

"Itu yang kemudian membuat kami harus duduk di depan (kursi anggota DPRD). Kan sama-sama juga milik rakyat," kata dia.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menerima aspirasi dari perwakilan mahasiswa tersebut. Dia juga mendengarkan beberapa aspirasi yang disampaikan secara langsung oleh perwakilan mahasiswa.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More