Gubernur NTB Bakal Gelar Mutasi Pejabat Besar-besaran Januari 2026

​Salah satu poin krusial dalam mutasi ini adalah tidak ada lagi status Pelaksana Tugas (Plt) yang selama ini mengisi banyak posisi strategis jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB. Gubernur menargetkan pada Januari 2026, seluruh posisi perangkat daerah sudah terisi oleh pejabat definitif.

Ada sejumlah jabatan kepala OPD yang saat ini diisi pelaksana tugas (Plt). Di antaranya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun).

Kemudian Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan), Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim).

Berdasarkan SOTK baru, sejumlah OPD lingkup Pemprov NTB dimerger. Seperti Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang digabung dengan Dinas Dikbud. Bidang Kebudayaan pada Dinas Dikbud akan menjadi dinas tersendiri yaitu Dinas Kebudayaan.

Kemudian, Dinas Perkim akan digabung dengan Dinas PUPR NTB. Selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan akan digabung dengan Distanbun NTB, Biro Administrasi Pembangunan akan digabung dengan Biro Administrasi Perekonomian, serta Dinas Perindustrian akan digabung dengan Dinas Perdagangan.

​"Segera diisi, Januari lah. Januari kelembagaannya harus kita selesaikan. Jadi jangan lagi ada Plt-Plt mulai Januari. Cukup sudah kita mengamati. Sepuluh bulan kita sudah cukup mengamati (kinerja pejabat)," tegasnya.

Eks Duta Besar Indonesia untuk Turki itu menambahkan bahwa masa sepuluh bulan kepemimpinannya, sudah lebih dari cukup untuk memetakan kapasitas para bawahannya. Iqbal mengungkapkan bahwa dia sudah mengetahui karakter dan kemampuan para pejabat Pemprov NTB.

"Sepuluh bulan kita sudah cukup mengamati. Kita sudah tahu sekarang karakter, kemampuan semua pejabat ini, kita sudah tahu semua," ungkapnya.

​Gubernur Iqbal menekankan pada aspek fokus dan hasil kerja. Dia menyebutkan bahwa kemampuan pejabat mengeksekusi tugas yang diberikan pimpinan selama sepuluh bulan terakhir menjadi pertimbangan dalam mutasi pejabat Januari mendatang.

​"Fokus, kan sudah jelas tugas-tugasnya. Kita melihat apakah sudah mendeliver tugas-tugasnya dengan baik atau tidak. Kan itu jadi bahan pertimbangan kita ke depannya," pungkasnya.

Gubernur Iqbal juga mengupayakan agar mutasi pejabat dapat dilakukan bersamaan dengan pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB definitif. Namun, hal itu tergantung proses mana yang lebih cepat rampung, apakah job fit atau seleksi Sekda NTB.

​Dia memastikan mesin birokrasi sudah stabil sebelum memasuki bulan suci Ramadan tahun depan. "Harapannya Januari terisi semua. Biar sebelum setahun (kepemimpinan Iqbal-Dinda), sebelum bulan puasa, sudah tidak ada lagi Plt-Plt," jelasnya.

Saat ini, proses seleksi calon Sekda NTB sedang berlangsung. Ada 10 pejabat yang bersaing memperebutkan kursi Sekda NTB, berasal dari pejabat luar daerah, pemerintah kabupaten dan pejabat eselon II Pemprov NTB. Proses seleksi Sekda NTB ditargetkan rampung Januari mendatang.

Adapun 10 pejabat yang ikut seleksi calon Sekda NTB, antara lain:

• Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Abul Chair

• Asisten Deputi Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Bangsa Kemenko PMK, Ahmad Saufi

• Staf Ahli Bidang Sosial Dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik

• Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Aidy Furqan

• Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi NTB, Fathurrahman

• Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Jamaluddin

• Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi NTB, Najamuddin

• Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bima, Taufik

• Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, Wirawan

• Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Yusron Hadi