Delegasi Kanada dan PBB Apresiasi Nol Kasus Pernikahan Anak di Desa Aikdewa
Lombok Timur, IDN Times – Keberhasilan nyata Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, dalam menghapuskan pernikahan anak dan praktik sunat perempuan (P2GP) menarik perhatian dunia internasional. Minggu (11/1/2026), delegasi tinggi dari Pemerintah Kanada dan tiga badan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan kunjungan langsung untuk menyaksikan capaian tersebut.
Delegasi tersebut dipimpin Menteri Negara Bidang Pembangunan Internasional Kanada, Randeep Singh Sarai, didampingi Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Jess Dutton, serta perwakilan UNFPA, UNICEF, dan UN Women. Kunjungan ini bertujuan meninjau dampak program BERANI II (Better Sexual and Reproductive Health and Rights for All in Indonesia) yang didanai Kanada.
1. Berhasil menyentuh isu sensitif yang dianggap tabu
Dalam dialog dengan warga, terungkap pencapaian membanggakan. Di tengah angka nasional pernikahan anak yang masih 5,90 persen pada 2024, lima desa di Lombok, termasuk Aik Dewa, berhasil mencatatkan klaim nol kasus pernikahan anak.
Program BERANI II dinilai berhasil menyentuh isu sensitif yang kerap dianggap tabu, seperti kesehatan reproduksi dan penghapusan P2GP. Kesuksesan ini ditopang oleh perubahan paradigma di tingkat akar rumput.
“Pernikahan anak nol di desa ini. Ini adalah langkah krusial. Saat perempuan tetap bersekolah, mereka memiliki peluang ekonomi dan masa depan yang jauh lebih baik,” puji Menteri Randeep Singh Sarai.
2. Isu kesetaraan gender mulai diterima
Ririn Hayudiani, Direktur LPSDM, menjelaskan bahwa isu kesetaraan gender yang dulu dianggap bentrok dengan norma adat, kini mulai diterima. Hal itu karena cara pandang patriarki mulai berubah ke arah yang lebih setara di tingkat keluarga.
"transformasi nyata pada kaum ibu yang kini lebih berani bersuara menentang segala bentuk kekerasan," ucapnya.
3. Momentum evaluasi melanjutkan program
Kepala Dinas P3AKB, Lombok Timur, dr. Hasbi Santoso mengatakan, kunjungan ini menjadi momentum evaluasi untuk keberlanjutan program. Tahun 2025 merupakan tahun terakhir BERANI II, sehingga dilakukan evaluasi untuk memutuskan kelanjutannya.
“Kita akan menunggu hasil laporan kunjungan pak Menteri dan beberapa stakeholder untuk membuat keputusan apakah berlanjut atau tidak,” ujar dr. Hasbi.
Ia berharap respons positif dari Menteri Randeep dapat berlanjut pada program BERANI III.
Kunjungan ditutup dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, bersama Dinas terkait dan dukungan Ketua TP-PKK Provinsi NTB, untuk memastikan keberlanjutan perlindungan perempuan dan anak demi generasi NTB yang gemilang.
