Asosiasi Pengusaha Tambang Lotim Protes Soal Kebijakan Penarikan Pajak

Ketua Asosiasi Pengusaha Tambang MBLB Lombok Timur, Maidy Ridwan mengatakan, para pengusaha sebenarnya tidak mempersoalkan pajak yang dibebankan kepada mereka, karena pihaknya juga ingin berkontribusi ke negara. Tetapi yang dipersoalkan yaitu, metode penarikan dan penetapan pajak yang dianggap salah.

Terkait penetapan nilai pajak, selama ini  Pemkab Lotim tidak pernah mengandeng atau melibatkan pihaknya. Persoalan lainnya, sebut Maidy, yaitu terkait penyeragaman harga. Pihaknya ingin Pemkab Lotim menetapkan batas harga minimial penjualan hasil tambang.

Pihaknya juga mengusulkan batas harga minimial yaitu Rp350.000 per dump truk. Sementara untuk batas harga atas tidak perlu ada penyeragaman, karena harga batas atas bergantung pada kualitas.

"Caranya yang salah, gimana kita tidak protes, kita tidak pernah dilibatkan ketika pemerintah menetapkan nilai pajak," keluhnya.

Maidy mengatakan bahwa persoalan lain yang menyebabkan beban berat pengusaha tambang MBLB membayar pajak yaitu, banyaknya tambang yang ilegal atau tidak berizin. Selama ini, tegas Maidy, Pemkab Lotim terkesan membiarkan tambang ilegal tetap beroperasi tanpa ada penindakan, karena mereka tetap dimintai pajak.

Keberadaan tambang ilegal ini, ungkap Maidy, menjadi salah satu penyebab pihaknya merugi, karena tambang ilegal ini yang merusak harga di lapangan. Tambang ilegal ini menjual hasil tambang lebih murah, sehingga menyebabkan tambang yang legal kalah saing.

"Kami siap membayar retribusi berdasarkan kuasi, tetapi gimana kami mau bayar kita kalah saing sama penambang ilegal, kita sepi pembeli, karena penambang ilegal menjual dengan harga lebih murah," terangnya.

Sementara itu, menanggapi protes pengusaha tambang ini, Kepala Asisten 1 Setda Lombok Timur Mahsin mengatakan, seluruh usulan para pengusaha tambang tersebut telah ditampung. Tim terpadu saat ini tengah turun, dalam rangka uji petik lapangan.

Kebijakan ini dinilai belum sinkron dengan kondisi lapangan, terutama antara Pemkab Lotim dan pengusaha yang dinilai ada pemahaman yang berbeda. Untuk itu, pihaknya membantah tidak pernah melibatkan Asosiasi Pengusaha Tambang, dalam menentukan kebijakan nilai pajak MBLB.

"Kita sudah beberapa kali rapat, dengan asoiasi pengusaha tambang, saat itu disepakati tunduk terhadap aturan Perda yaitu besar pajak untuk MBLB itu Rp12.000 per kubik untuk pasir," ungkapnya.

Sementara itu terkait dengan tambang ilegal, dijelaskan Mahsin pihaknya telah melakukan pendataan. Total jumlah tambang ini sebanyak 171. Dari total tersebut sebanyak 131 tambang yang memiliki izin lengkap, sehingga ada total 40 tambang yang tidak memiliki izin.

"Kita akan melakukan penertiban,  yang tidak memiliki izin dan masa izin sudah tidak berlaku kita desak untuk segera mengurus izin," pungkasnya.