Kasus Korupsi Alsintan, Mantan Anggota DPRD Lotim Divonis 8 Tahun
Mantan Kadis Pertanian divonis lebih ringan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Lombok Timur, IDN Times – Tiga terdakwa kasus tindak pidana korupsi Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) di Dinas Pertanian Lombok Timur (Lotim) tahun 2018 telah menjalani agenda sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram.
Dalam persidangan yang berlangsung Selasa (5/9/2023) pukul 18.00 wita itu, tiga terdakwa divonis dengan hukuman berbeda oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram. Mantan anggota DPRD Lotim dari partai PDIP Saprudin dan Asri Mardianto di vonis 8 tahun penjara. Sedangkan mantan Kepala Dinas Pertanian Lotim Ir Zaini divonis lebih ringan.
Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan jika ketiga terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan primer pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Baca Juga: Kekeringan Semakin Meluas, 23.188 KK di Lotim Terdampak
1. Mantan Anggota DPRD Lotim, Saprudin divonis 8 tahun penjara
Majelis hakim dalam putusunnya menyatakan terdakwa yang merupakan mantan anggota DPRD Lotim dari PDIP, Saprudin melakukan tindak pidana korupsi dengan vonis 8 tahun penjara. Ia juga didenda Rp400 juta subsider 4 bulan pejara. Saprudin juga divonis mengganti uang kerugian negara sebesar Rp1,9 miliar. Apabila tidak bisa mengganti uang kerugian negara, maka diganti dengan kurungan 3 tahun penjara.
Vonis majelis hakim ini lebih ringan 6 bulan dari tuntuntan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut 8 tahun 6 bulan penjara. Jaksa juga menuntut pidana denda sebesar Rp400 juta atau subsider 5 bulan kurungan penjara.
Sedangkan uang pegganti kerugian negara lebih besar dari putusan majelis hakim, tetapi pidana penjara pengganti lebih ringan dari tuntuan JPU. Saat itu JPU meminta agar terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1,188 miliar diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. Sementara putusan majelis hakim, uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1,9 miliar diganti 3 tahun penjara.
Tuntutan yang sama juga diberikan kepada terdakwa atas nama Asri Mardiyanto yaitu 8 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 4 bulan pejara serta mengganti uang kerugian negara sebesar Rp1,9 miliar. Apabila tidak bisa mengganti uang kerugian negara, maka diganti dengan kurungan 3 tahun penjara.
Baca Juga: Kejari Lotim Tagih 34 Perkara SPDP yang Mengendap di Kepolisian