Pemda Lombok Tengah Usulkan Dana Rp5 Miliar untuk Tambah Bansos

2. Proses verifikasi

BLT dari DBHCHT rencananya diberikan selama enam bulan dengan nilai dana yang dibagikan kepada setiap penerima manfaat Rp300 ribu per bulan. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi buruh tani dan buruh pabrik tembakau maupun rokok yang belum mendapat bantuan sosial lain dari pemerintah.

Sementara itu, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah juga menyatakan bahwa penyaluran
program bantuan langsung tunai dan DBHCHT dipastikan tepat waktu.

"Verifikasi data penerima sedang dilaksanakan, sehingga pada bulan ini dipastikan selesai," kata Plt Kepala Dinas Sosial Lombok Tengah, Lalu Wiraningsung.

3. Penerima PKH tak boleh dapat BLT

Program BLT dampak kenaikan BBM itu tidak boleh diberikan kepada masyarakat yang telah mendapatkan program yang sama. Sehingga pihaknya melakukan verifikasi data, supaya tidak ada data sobek yang menerima bantuan.

"Warga yang mendapatkan PKH, tidak boleh mendapatkan program BLT dari DBHCHT," katanya.

4. Rp 9 miliar dari DBHCHT

Total anggaran dalam program bantuan langsung tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dialokasikan 2022 ini Rp9 Miliar lebih. "Jumlah penerimaan BLT dari DBHCHT yang diusulkan itu sekitar 5.376 penerimaan manfaat," katanya.

Penyaluran BLT dari DBHCHT itu akan dilaksanakan selama 6 bulan dan masing-masing penerima BLT diberikan dana Rp300 ribu per bulan. Warga yang penerima BLT dari DBHCHT merupakan buruh tani tembakau dan buruh pabrik tembakau atau rokok.

"Penerima BLT dari DBHCHT berdasarkan PMK 215/MK.07/2021 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBHCHT, Surat Kemendagri 906/SJ tentang hasil pemetaan klasifikasi kodefikasi, dan nomenklatur, pelaksanaan kegiatan bantuan
langsung tunai DBHCHT Tahun Anggaran 2022," katanya