Bupati Lotim Diminta Prioritas Tuntaskan Utang pada Sisa Masa Jabatan
Anggota DPRD Lombok Timur saat mengikuti rapat paripurna (dok. Ruhaili)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Lombok Timur, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, telah menetapkan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Sukiman Azmy dan Rumaksi akan berakhir pada 26 September 2023. Pada sisa masa jabatan ini, Sukiman-Rumaksi diminta fokus untuk menyelesaikan utang daerah.
Jika utang daerah diselesaikan, maka pada tahun 2024 mendatang, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Lombok Timur bisa kembali normal. Sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa kembali bekerja maksimal menjalankan program.
1. Tuntaskan utang di Bank NTB Syariah
Ketua DPRD Lombok Timur, Murnan (dok. Ruhaili)Ketua DPRD Lombok Timur, Murnan mengatakan pekerjaan rumah (PR) yang paling besar dari pemerintahan Sukiman dan Rumaksi yaitu terkait persoalan utang. Total jumlah utang Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yaitu sebesar Rp285 miliar. Utang tersebut dipinjam dari Bank NTB Syariah sejumlah Rp130 miliar, dan di PT SMI sejumlah Rp155 miliar.
Murnan meminta Bupati memprioritaskan pelunasan utang tersebut, terutama di Bank NTB Syariah. Sementara untuk utang di PT SMI bisa dituntaskan oleh penjabat atau bupati terpilih selanjutnya, karena utang di PT SMI bisa direlaksasi sampai tahun 2025.
"Tahun ini utang di NTB Syariah harus dilunaskan, kalau utang sudah lunas, maka 2024 APBD akan normal, sehingga semua bisa berjalan normal," terang Murnan, Kamis (3/8/2023).
Baca Juga: Harta Kekayaan 3 Calon Penjabat Bupati Lotim, Kadisos NTB Paling Tajir
2. Menuntaskan persoalan air bersih dan realisasi PAD
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)Selain persoalan utang, yang masih menjadi PR adalah persoalan air bersih dan Realisasi PAD. Persoalan air bersih utamanya di wilayah Selatan Lombok Timur. Untuk itu Murnan meminta agar Bupati bisa menuntaskan pembangunan SPAM Pantai Selatan.
Tetapi dalam pembangunannya Murnan meminta kepada Bupati bukan hanya memperhatikan hilir tetapi juga memperhatikan wilayah hulu. Sebab itu menjadi tempat sumber mata air, sehingga di hulu juga tidak terjadi kesulitan air bersih.
"Perhatian yang diberikan harus sama, tidak boleh ada perbedaan," tegas Murnan.
Sementara untuk realisasi PAD, Murnan meminta Bupati mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan dari sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan PAD yang cukup besar. Kebocoran PAD harus diminimalisir agar realisasi PAD bisa maksimal.
"Selama ini kan sumber PAD banyak yang bocor sehingga itu perlu ditertibkan," ungkap Murnan.
3. Perbaikan aparatur sipil daerah
Ilustrasi ASN (IDN Times/Ervan Masbanjar)Salah satu hal yang menjadi perhatian Murnan adalah soal penempatan ASN. Mutasi jabatan sering kali dilakukan dengan menempatkan aparatur yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Penempatan aparatur lebih menggunakan pertimbangan politis dan balas jasa.
Dampak dari penempatan aparatur yang tidak profesional ini menyebabkan target kerja pemerintah tidak pernah maksimal. Untuk itu diperlukan adanya perbaikan.
"Terkait perbaikan aparatur ini, kita harapkan Penjabat yang melakukan perbaikan dan menjadikannya prioritas untuk dikerjakan," pungkas Murnan.
Baca Juga: Dewan Usulkan 3 Calon Penjabat Gubernur NTB, ini Pejabat yang Terkaya!
