TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

1.000 Ton Bahan Campuran Batu Bara PLTU Disiapkan dari Sampah TPAR

Dijual dengan harga Rp450 ribu per ton oleh PLN NTB

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, Julmansyah (Antara)

Lombok Barat, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyiapkan pasokan 1.000 ton Refuse Derived Fuel (RDF) dari Tempat Pembuangan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok sebagai bahan bakar campuran PLTU batu bara Jeranjang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, Julmansyah mengatakan jumlah RDF yang dikirim tersebut merupakan hasil dari perjanjian kerja sama atau kontrak antara UPTD Tempat Pembuangan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok DLHK NTB dengan PT PLN.

"RDF ini sebagai bahan campuran bahan bakar batu bara melalui proses co-firing," ujarnya seperti dikutip dari Antara pada Rabu (20/9/2023).

Baca Juga: Kapolda NTB Keluarkan Maklumat, Tindak Pihak yang Ganggu MotoGP 2023

1. Disediakan dalam waktu enam bulan

Gunung sampah yang ada di TPAR Kebon Kongok (IDN Times/Linggauni)

Ia mengatakan RDF itu disediakan oleh Pemprov dalam jangka waktu enam bulan. PLN membeli RDF standarnya Rp450 ribu per ton, tetapi ketika kalorinya di atas 3.300 nanti akan berubah.

"Begitu juga jika kalorinya di atas 3.300 bisa turun juga harga itu, sehingga quality control-nya harus dijaga," kata Julmansyah.

Saat ini jumlah RDF yang dikirim oleh UPTD TPAR Kebon Kongok baru dua hingga lima ton setiap hari. Jumlah itu akan terus ditingkatkan seiring dengan beroperasinya TPST. Ia berharap semakin banyak sampah yang terpilah masuk ke TPAR Kebon Kongok sehingga semakin cepat pula proses produksi RDF.

"Kami minta Pemkot Mataram dan Lombok Barat melakukan pemilahan sampah sebelum masuk ke sini. Ini memang edukasi yang tak mudah, namun harus dimulai," terangnya.

2. 40 ton sampah diolah tiap hari

Gunung sampah yang ada di TPAR Kebon Kongok (IDN Times/Linggauni)

Kepala UPTD TPAR Kebon Kongok, Radyus Ramli mengatakan, setiap hari ada 40 ton sampah yang diolah di mesin TPST menjadi RDF dari kapasitas terpasang sebesar 120 ton. Artinya masih banyak sisa yang belum terpakai. Namun demikian pihaknya terus berupaya memaksimalkan proses pengolahan sampah ini secara bertahap.

"Seandainya bisnis murni, bisa kita pasang pekerja kita. Namun di sini banyak aspek sosialnya. Kita tak bisa menerapkan pola yang sama dengan swasta," ujarnya.

Baca Juga: [WANSUS] Pj Gubernur Langsung Ganti Tagline NTB, Segera Rombak Pejabat

Verified Writer

Yerin Shin

Keep happy & healthy

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Berita Terkini Lainnya