TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

NTB Tak Sanggup Bayar Hosting Fee MotoGP 2024 Sebesar Rp231 Miliar

Pengamat sangsikan dampak event MotoGP mencapai Rp4 triliun

Penonton MotoGP Mandalika 2023. (dok. InJourney)

Mataram, IDN Times - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah tidak sanggup lagi berkontribusi dalam pembayaran hosting fee MotoGP Mandalika 2024 sebesar Rp231 miliar. Hosting fee tersebut harus dibayarkan oleh BUMN PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (InJourney Tourism Development Corporation/ITDC) kepada Dorna Sports, pemegang hak komersial eksklusif MotoGP.

Untuk membantu ITDC, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersurat kepada Pemprov NTB serta pemerintah kabupaten/kota setempat agar berkontribusi membayar hosting fee. Permasalahannya, Pemprov NTB dan kabupaten/kota setempat tidak mengalokasikan hosting fee MotoGP pada kas 2024 disebabkan keterbatasan anggaran. 

1. Pj Gubernur NTB belum pastikan kemampuan anggaran daerah

Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin menyatakan bahwa pihaknya masih mempelajari permintaan dukungan untuk membayar hosting fee MotoGP 2024. Ia mengakui bahwa Pemprov NTB memiliki keterbatasan fiskal yang harus dipertimbangkan.

"Itu sedang saya pelajari. Kami harus melihat kondisi fiskal daerah terlebih dahulu," ujar Hassanudin saat dikonfirmasi di Mataram, Sabtu (24/8/2024).

Meski demikian, Hassanudin mengajak masyarakat NTB untuk berperan aktif dalam menyukseskan perhelatan MotoGP Mandalika 2024, yang merupakan kali ketiga ajang tersebut digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Menurutnya, kesuksesan acara ini penting bagi wilayah dan masyarakat setempat.

"Saya mengajak masyarakat untuk berperan aktif sehingga penyelenggaraan dapat sukses, baik sebagai tuan rumah maupun dalam memberikan manfaat bagi daerah kita," tambahnya.

Baca Juga: Lulusan SMK dan PT Banyak Nganggur, Pencari Kerja Serbu Job Fair NTB

2. Tidak dianggarkan dalam APBD 2024

Asisten III Setda NTB Wirawan Ahmad menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan kepada Kemendagri tentang kesulitan fiskal yang dialami Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota dalam membantu membayar hosting fee MotoGP 2024.

"Kami tidak mengalokasikan anggaran untuk itu dalam APBD 2024. Kami berharap Kemendagri memahami situasi ini dan akan membicarakannya lebih lanjut di tingkat kementerian dan lembaga," ujar Wirawan.

Wirawan menambahkan, anggaran dalam APBD 2024 banyak difokuskan untuk membiayai Pilkada dan PON Aceh-Sumut 2024, serta upaya menyehatkan APBD yang masih terbebani utang dari program dan kegiatan tahun sebelumnya.

"Jika untuk MotoGP 2025, kami berharap bisa mengalokasikan dana dari DAK, dana insentif, atau DAU earmarked yang dapat digunakan untuk membayar hosting fee," harapnya.

Berita Terkini Lainnya