Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Lombok Barat, IDN Times - Gubernur NTB Zulkieflimansyah menanggapi soal NTB yang masuk 10 provinsi termiskin di Indonesia berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang terbaru pada Maret 2022. Hingga Maret 2022, persentase kemiskinan di NTB sebesar 13,68 persen.
Dengan persentase kemiskinan sebesar itu, NTB masuk peringkat 8 provinsi termiskin di Indonesia. Adapun 10 provinsi termiskin di Indonesia per Maret 2022 yaitu Papua 26,56 persen, Papua Barat 21,33 persen, Nusa Tenggara Timur 20,05 persen, Maluku 15,97 persen, Gorontalo 15,42 persen, Aceh 14,64 persen, Bengkulu 14,62 persen, Nusa Tenggara Barat 13,68 persen, Sulawesi Tengah 12,33 persen dan Sumatera Selatan 11,90 persen.
Baca Juga: Lumbung Ternak Nasional, NTB Dapat Jatah 1,4 Juta Dosis Vaksin PMK
1. Perberdayaan lebih penting ketimbang angka statistik
Gubernur NTB Zulkieflimansyah. (Dok. Diskominfotik NTB) Gubernur Zulkieflimansyah mengatakan angka kemiskinan di NTB terus berkurang. Ia juga melihat persoalan kemiskinan ini bukan hanya melulu dari angka-angka statistik.
"Menurut saya, kalau dari segi angka dan persentase memang bisa begitu. Tapi menurut saya pemberdayaan masyarakat jauh lebih penting ketimbang angka-angka (statistik)," kata Gubernur Zul dikonfirmasi usai Rapat Pimpinan di Desa Agrowisata Golden Melon Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Jumat (22/7/2022).
2. Masyarakat masih senang terima bantuan
Ilustrasi bantuan sosial. (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan) Mantan Anggota DPR RI tiga periode ini, mengatakan NTB yang masuk 10 provinsi termiskin di Indonesia bukan hanya sejak 2020. Tetapi, tahun-tahun sebelumnya juga sama.
Selama penghitungan jumlah orang miskin menggunakan indikator seberapa banyak masyarakat yang menerima bantuan sosial dari pemerintah. Maka angka kemiskinan akan tetap tinggi.
"Kan sekarang indikatornya berapa orang yang menerima bantuan. Kita masih senang terima bantuan. Itu dia menyebabkan kalau hitungannya berdasarkan itu," kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Baca Juga: Kajian BPS, Perputaran Uang Selama MXGP Samota Capai Rp154 Miliar
3. Jadi tantangan
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi. (Dok. Bappeda Provinsi NTB) Sebelumnya, Kepala Bappeda NTB Iswandi yang dikonfirmasi terkait posisi NTB yang masuk 10 provinsi termiskin di Indonesia tak menampik hal itu. Namun ia mengatakan angka kemiskinan di NTB terus mengalami progres penurunan.
"Memang ada penurunan yang fluktuatif karena pandemik. Situasinya memang seperti itu, kita masih tergolong 10 provinsi yang masih tinggi. Itu menjadi tantangan kita untuk mempercepat," kata Iswandi.
Mantan Penjabat Sekda NTB ini menegaskan Pemda terus bekerja menurunkan angka kemiskinan di NTB. Belum lama ini telah digelar rakor dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) kabupaten/kota.
TKPKD provinsi dan TKPKD kabupaten/kota mengkonsolidasikan program-program di semua sektor untuk percepatan penurunan kemiskinan di NTB.
"Jadi pemerintah terus bekerja dalam percepatan penurunan kemiskinan itu. Terbukti dengan adanya progres penurunan. Bahwa belum mencapai yang lebih progresif bagian dari ikhtiar yang sedang kita laksanakan," terangnya.
Baca Juga: 415 Ternak Dipotong Bersyarat dan Mati Akibat PMK di NTB
4. Program penanggulangan kemiskinan tak tepat sasaran
Kepala BPK Perwakilan NTB Ade Iwan Ruswana. (Dok. BPK RI Perwakilan NTB) Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB telah melakukan pemeriksaan kinerja efektivitas upaya Pemprov NTB menanggulangi kemiskinan tahun 2021. Berdasarkan pemeriksaan ditemukan perancangan program penanggulangan kemiskinan belum memanfaatkan data kependudukan yang relevan dan akurat untuk masyarakat miskin.
"Selama ini, Dinas Sosial Provinsi NTB tidak menggunakan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dalam menentukan kelompok penerima bantuan," kata Kepala BPK Perwakilan NTB Ade Iwan Ruswana saat penyampaian LHP di Kantor DPRD NTB, 20 Mei 2022.
Beberapa indikator menunjukkan perbaikan tingkat kesejahteraan di NTB. Pertama, pertumbuhan ekonomi NTB 2021 tercatat 2,30 persen, naik sebesar 2,92 persen dari tahun 2020 yang minus 0,62 persen. Pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2021 masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69 persen.
Kedua, tingkat pengangguran terbuka di NTB tahun 2021 sebesar 3,01 persen, turun 1,21 persen dari tahun 2020 sebesar 4,22 persen. Tingkat pengangguran terbuka jauh lebih baik dibandingkan nasional yaitu 6,49 persen. Sehingga NTB berada di peringkat pertama secara nasional untuk penanggulangan pengangguran terbuka.
Ketiga, angka gini rasio di NTB pada 2021 sebesar 0,384 turun 0,002 dari tahun 2020 sebesar 0,386. Namun secara nasional, gini rasio masih di atas nasional yaitu 0,381. Sehingga tingkat ketimpangan provinsi NTB lebih tinggi dari nasional.
Keempat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB pada 2021 sebesar 68,65 persen. Naik 0,40 persen dari tahun 2020 sebesar 68,25 persen. Namun IPM NTB masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu 72,29 persen.
Dan kelima, persentase penduduk miskin di NTB tahun 2021 sebesar 13,83 persen. Turun sebesar 0,4 persen dari tahun 2020 sebesar 14,23 persen. Persentase penduduk miskin di NTB masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 9,71 persen atau menempati urutan 27 dari 34 provinsi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Ade, Pemprov NTB telah memiliki Pergub No.29 Tahun 2021 tentang penanggulangan kemiskinan. Upaya yang dilakukan Pemprov NTB telah menyelaraskan upaya penanggulangan kemiskinan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan merancang manfaat serta kebijakannya. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan adanya permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalaam upaya menanggulangi kemiskinan.
