TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Mendagri Sebut Provinsi Pulau Sumbawa Masuk Prioritas Jadi DOB

Perjuangan pembentukan PPS belum berhasil

Pulau Sumbawa. (dok. Istimewa)

Mataram, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan pembentukan daerah otonom baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa masuk dalam prioritas pemerintah pusat. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komite III DPD RI Evi Apita Maya saat dikonfirmasi IDN Times, Rabu (6/9/2023).

Senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Evi Apita Maya menyampaikan aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa yang sering disampaikan ketika turun ke lapangan. Aspirasi masyarakat itu disampaikan saat rapat kerja bersama Mendagri Tito Karnavian di Kantor DPD RI di Jakarta, Senin (4/9/2023).

Baca Juga: Jadwal Kapal Rute Lombok - Banyuwangi Tanggal 6 - 7 September 2023 

1. Provinsi Pulau Sumbawa diprioritaskan

Mendagri Tito Karnavian. (Tangkapan layar)

Dalam video pendek yang dikirim Evi Apita Maya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan Provinsi Pulau Sumbawa salah satu calon DOB yang sudah masuk di Kemendagri untuk menjadi satu provinsi. Namun, Tito menjelaskan hambatan pembentukan DOB saat ini adalah masalah keuangan negara.

Pembentukan DOB dimoratorium karena pendemik COVID-19. Pandemik COVID-19 ekonomi melamban dan kondisi keuangan negara juga menjadi tertekan. Sehingga keuangan negara diprioritaskan untuk menangani Covid-19 baik dari sisi kesehatan dan pemulihan ekonomi.

"Sekarang ekonomi sudah mulai membaik. Mudah-mudahan keuangan negara juga semakin membaik. Salah satu yang diprioritaskan Provinsi Pulau Sumbawa," kata Tito.

2. Aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa

Wakil Ketua Komite III DPD RI Evi Apita Maya. (dok. Istimewa)

Sementara itu, Wakil Ketua Komite III DPD RI Evi Apita Maya menyatakan dirinya langsung menyampaikan aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa itu saat bertemu Mendagri Tito Karnavian. Ia mengungkapkan setiap turun ke masyarakat, mereka menitipkan untuk penjuangan pembentukan DOB Provinsi Pulau Sumbawa.

"Sebagai perwakilan NTB saya wajib menyampaikan ini. Karena setiap turun ke masyarakat khususnya di Pulau Sumbawa, mereka minta disampaikan bahwa sejak berdirinya DPD RI, perjuangan PPS itu juga belum berhasil. Semoga apabila moratoriumnya dibuka, itu PPS jadi prioritas utama," katanya.

Baca Juga: Usai Penggeledahan, KPK Periksa Sekda Kota Bima di Polda NTB

Berita Terkini Lainnya