KTT WWF di Bali, Walhi NTB Desak Penghentian Privatisasi Air 

2. Konflik pembangunan SPAM antara masyarakat dan Pemda

Selain itu, Walhi NTB juga menyoroti konflik vertikal antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pantai Selatan.

Proyek strategis nasional yang didanai oleh Pemerintah Pusat mengalami penundaan karena protes warga, termasuk demonstrasi dan pembakaran pipa SPAM di Desa Lendang Nangka Utara pada Kamis, 4 Januari 2024.

"Alasan masyarakat, karena khawatir penggunaan air untuk SPAM itu dapat mengurangi debit air Tibu Krodet, Kecamatan Sikur sehingga menyebabkan kesulitan bagi petani dalam mengairi sawah, terutama selama musim kemarau," terangnya.

Selain itu, Walhi NTB menduga konflik yang terjadi antara masyarakat dan Pemkab Lombok Timur akibat belum ada titik temu antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah daerah.

Apalagi sumber daya air merupakan kebutuhan orang banyak, sehingga wajar bila masyarakat mempertahankan sumber kehidupannya.

"Jika itu menjadi komersialisasi, maka sudah sepatutnya pemerintah mengakomodasi kepentingan masyarakat yang ada di sekitar mata air, terutama untuk sumber-sumber hidupnya, termasuk juga untuk pertanian," kata Amry.

Untuk itu, Pemkab Lombok Timur harus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi konflik sumber daya air itu. Salah satunya, pemerintah terlebih dahulu harus berupaya untuk meningkatkan debit mata air. Kemudian, perlu memiliki tata kelola sumber daya air yang baik.

Lalu, melakukan konservasi-konservasi mata air ataupun kawasan perhutanan yang dapat meningkatkan debit air serta pemerintah juga harus melakukan rehabilitasi dan restorasi kawasan hutan yang mulai rusak.

"Di tengah kondisi ini, Indonesia menjadi tuan rumah KTT World Water Forum (WWF) ke-10 yang akan diadakan di Bali. KTT ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem sumber mata air dan konservasi," ujarnya.