Perjuangan Amirudin, 22 Tahun Jadi Honorer dengan Gaji Rp500 Ribu
Amiruddin (53), tenaga honorer di SMAN 1 Monta Kabupaten Bima. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Mataram, IDN Times - Ratusan tenaga honorer kependidikan dan administrasi dari jenjang SMA/SMK di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD NTB, Selasa (25/6/2024).
Mereka menuntut prioritas dalam rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) tahun 2024, setara dengan guru honorer.
Baca Juga: Mendagri Ungkap Alasan Jokowi Tunjuk Hassanudin Jadi Pj Gubernur NTB
1. Perjuangan panjang Kakek Amiruddin
Ribuan guru honorer mendatangi kantor Bupati Lotim(IDN Times/Ruhaili)Salah satu peserta demonstrasi adalah Amiruddin, seorang kakek berusia 53 tahun yang datang dari Kabupaten Bima ke Kota Mataram untuk memperjuangkan nasibnya sebagai ASN bersama rekan-rekannya yang tergabung dalam Aliansi Honorer Nasional (AHN) NTB.
“Saya sudah mengabdi selama 22 tahun sebagai tenaga honorer,” kata Amiruddin kepada IDN Times. Sejak tahun 2002, Amiruddin bekerja sebagai penjaga sekolah di SMAN 1 Monta, Kabupaten Bima. Kini, di usianya yang ke-53, ia berharap pemerintah memberikan perhatian dan mengangkatnya menjadi ASN.
Baca Juga: Mendagri Ungkap Alasan Jokowi Tunjuk Hassanudin Jadi Pj Gubernur NTB
2. Penghasilan yang tidak mencukupi
pexels.com/Karolina KaboompicsAmiruddin mengungkapkan bahwa dia pernah terdata sebagai tenaga honorer kategori II, namun hingga kini belum diangkat menjadi ASN. Sebagai tenaga honorer, ia hanya menerima gaji sebesar Rp500 ribu per bulan, yang jelas tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, terutama karena ia harus menafkahi empat anak.
“Gaji per bulan hanya Rp500 ribu. Biaya hidup tak mencukupi. Tapi, alhamdulillah saya bisa buka usaha kantin di sekolah. Harapannya, pemerintah bisa lebih memperhatikan kami,” ungkapnya.
3. Ribuan honorer di NTB menuntut perhatian
Dipimpin PJ. Sekda Lotim, Pemangku kebijakan di Lotim melakukan audiensi dengan guru honorer(IDN Times/Ruhaili)Pada April lalu, tenaga honorer kependidikan juga menggelar aksi di Kantor Gubernur NTB. Mereka diterima oleh Penjabat Sekda NTB, Ibnu Salim, dan Asisten III Setda NTB, Wirawan Ahmad. Nurjadid, perwakilan AHN Kota Mataram, menyebutkan ada 3.407 honorer kependidikan di NTB yang mendesak Pemprov NTB untuk membuka tambahan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
“Saat ini, tenaga honorer kependidikan bekerja di SMA/SMK dan SLB negeri di bawah Dinas Dikbud NTB. Pada rekrutmen PPPK 2023 lalu, formasi untuk tenaga kependidikan sangat sedikit, hanya 53 formasi. Kami meminta diperlakukan sama seperti guru honorer yang mendapatkan jatah formasi cukup banyak pada rekrutmen PPPK 2024,” jelas Nurjadid.
Melalui aksi demonstrasi ini, para honorer berharap mendapatkan keadilan dan perhatian lebih dari pemerintah untuk masa depan mereka yang lebih baik.
Baca Juga: KPU NTB Sebar 14.885 Pantarlih, Jamin Hak Pilih Warga Ahmadiyah
