Pariwisata Gili Trawangan Sekarat, Hotel Tutup Imbas Krisis Air Bersih
Wisatawan asing memadati Pelabuhan Gili Trawangan Lombok Utara. (dok. Istimewa)
Mataram, IDN Times - Pariwisata di Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang terpuruk akibat krisis air bersih yang melanda Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) tersebut. Layanan air bersih di Gili Trawangan dihentikan oleh PT Tiara Citra Nirwana (TCN) sejak Sabtu (22/6/2024).
Akibatnya, sejumlah hotel dan restoran menutup sementara operasional sejak Senin (24/6/2024). Ketua Gili Hotel Association (GHA) Lalu Kusnawan menyebutkan, bahwa ada 435 akomodasi pariwisata di Gili Trawangan yang terdampak.
"Situasi saat ini sangat kritis. Sudah ada lima properti yang memutuskan untuk menutup operasional sementara," kata Kusnawan pada Selasa (25/6/2024).
1. Ratusan akomodasi terancam tutup
Ilustrasi kapal penyeberangan di Pelabuhan Gili Mas Lombok Barat. (IDN Times/Muhammad Nasir)Kusnawan menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan hearing dengan DPRD Lombok Utara, namun belum ada solusi konkret. Jika tidak ada keputusan segera, 435 properti di Gili Trawangan akan menolak tamu karena tidak ada stok air bersih yang dapat digunakan di hotel.
"Keputusan untuk menutup sementara operasional hotel dan restoran adalah langkah untuk melindungi bisnis kami. Tidak ada gunanya menerima tamu tanpa air bersih, karena hal itu akan berdampak negatif pada ulasan wisatawan," jelas Kusnawan.
Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Lombok Utara ini menyebutkan bahwa kerugian yang dialami pelaku wisata di Gili Trawangan mencapai Rp8,7 miliar per hari. Dengan asumsi satu wisatawan mengeluarkan biaya penginapan sebesar Rp3,5 juta dan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Gili Trawangan sebanyak 2.500 orang per hari.
"Kerugian ini hanya dari sektor akomodasi, belum termasuk transportasi. Biaya hotel per hari dikali jumlah wisatawan mencapai Rp8,7 miliar," terangnya.
Baca Juga: KPU NTB Sebar 14.885 Pantarlih, Jamin Hak Pilih Warga Ahmadiyah
2. Pemerintah daerah diminta bertindak cepat
Turis asing di Gili Trawangan. (IDN Times/Muhammad Nasir)Kusnawan mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan guna menyelamatkan sektor pariwisata yang sedang bangkit dari krisis sebelumnya.
Selain Gili Trawangan, krisis air bersih juga melanda Gili Meno. Layanan air bersih di Gili Meno dihentikan oleh PT Berkat Air Laut (BAL) dan PT Gerbang NTB Emas (GNE) akibat kasus hukum. Selama 21 hari penghentian layanan, pelaku wisata di Gili Meno mengalami kerugian sebesar Rp77 miliar.
Banyak wisatawan membatalkan kunjungan atau meminta check-out lebih awal karena tidak adanya suplai air bersih.
3. Solusi jangka panjang dalam penanganannya
InstagramSementara itu, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB Jamaluddin Maladi menekankan perlunya solusi jangka panjang terkait layanan air bersih di KSPN Gili Trawangan, Meno, dan Air (Tramena). Ia menyampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar layanan air bersih di destinasi wisata ini dikelola oleh pemerintah daerah melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
"Saat ini, layanan air bersih PDAM hanya ada di Gili Air. Sementara Gili Meno dan Gili Trawangan dilayani oleh perusahaan swasta, yang menyebabkan ketidakpastian saat terjadi masalah hukum," jelas Jamaluddin.
Dinas PUPR Lombok Utara telah membuat detailed engineering design (DED) untuk memasang pipa bawah laut dari Gili Air ke Gili Meno dan Gili Trawangan, dengan biaya sekitar Rp35 miliar.
Jamaluddin mengaku khawatir jika persoalan air bersih di kawasan Gili Meno dan Gili Trawangan tidak segera diatasi, wisatawan akan meninggalkan destinasi tersebut, yang akan berdampak pada pelaku wisata dan pendapatan asli daerah (PAD) Lombok Utara.
Baca Juga: Polda NTB Terjunkan 800 Personel Amankan MXGP Lombok 2024
