Inflasi NTB Menembus Angka 6,3 Persen, Pemda Gagal Kendalikan Harga? 

2. Seolah-olah gagal mengendalikan inflasi

Sekretaris Daerah Provinsi NTB ini menjelaskan pengiriman beras keluar daerah merupakan kebijakan pemerintah pusat. Tujuannya, agar daerah lain di luar NTB yang kekurangan kebutuhan pokok ini mendapatkan pasokan.

"Seolah-olah kita gagal mengendalikan inflasi, padahal ada policy (pemerintah pusat) yang perlu sama-sama kita pahami," terangnya.

Selain operasi pasar, perlu adanya pemberian subsidi pengangkutan kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, perlunya peninjauan tarif PDAM, karena juga menjadi penyumbang inflasi yang cukup besar di NTB.

3. Antisipasi kenaikan harga di bulan Ramadhan dan Hari Raya Nyepi

Gita menambahkan, TPID NTB telah menggelar rapat konsolidasi mengantisipasi kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan seperti bulan Ramadhan dan Hari Raya Nyepi. Setiap hari besar keagamaan, terjadi fenomena kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat.

Terlebih, ada tren kenaikan inflasi di NTB pada dia bulan terakhir. Pada Januari 2023, inflasi NTB sebesar 5,83 persen dan kembali naik pada bulan Februari menjadi 6,3 persen year on year (y-ony).

"Secara nasional naik juga trennya. Sehingga presiden saat rakor Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia meminta gubernur segera melakukan kegiatan yang mendukung kegiatan ekonomi sembari tetap memperhatikan gejolak inflasi di tengah masyarakat," terangnya.

Meskipun inflasi NTB menembus angka 6,3 persen y-on-y pada Februari, namun pertumbuhan ekonomi NTB masih berada di atas inflasi. Gita menyebutkan pertumbuhan ekonomi NTB pada 2022 tercatat sebesar 6,95 persen.