Fenomena Anggota DPRD Gadai SK, Biaya Politik Tembus Rp1,5 Miliar
Pengamat ungkap 3 faktor jadi pemicu anggota DPRD gadai SK
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Fenomena anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 2024-2029 menggadai SK pengangkatan ramai menjadi perbincangan publik. Para politisi dan pengamat politik di Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebut, wakil rakyat menggadai SK ke bank karena mahalnya biaya politik yang dikeluarkan saat menjadi calon legislatif (Caleg).
Wakil Ketua DPW Partai Perindo NTB M. Samsul Qomar mengungkapkan cost atau biaya politik saat yang dikeluarkan para Caleg sangat mahal. Untuk Caleg DPRD Kabupaten/Kota saja, mereka harus menyiapkan dana kampanye sekitar Rp1 miliar sampai Rp1,5 miliar.
"Karena memang biaya atau cost politik saat ini sangat luar biasa, untuk DPRD Kabupaten saja harus siapkan Rp1 miliar sampai dengan Rp1,5 miliar. Tentu modal besar itu, dan harus kembali modal kalau mereka dapat nanti (menjadi anggota dewan)," tutur Qomar saat berbincang dengan IDN Times, Sabtu (14/9/2024).
1. Untuk bayar utang dan prestise
Menurut Qomar, fenomena anggota dewan menggadai SK bukan kesalahan pemilih saja. Tetapi juga kesalahan Caleg yang mungkin menyogok pemilih agar mereka dipilih sebagai wakil rakyat pada saat Pileg.
Selain untuk membayar utang yang digunakan pada saat nyaleg, juga adanya kebutuhan alat transportasi untuk membeli mobil mewah. Karena adanya prestise sebagai anggota DPRD.
"Biasanya tahun pertama, kantor DPRD itu seperti showroom mobil mahal terparkir. Tapi tahun kedua dan seterusnya sudah berganti merk malah ada yang pakai sepeda motor karena ekspektasinya terlalu tinggi," kata mantan Anggota DPRD Lombok Tengah ini.
Qomar menjelaskan anggota DPRD terpilih tidak menjamin akan menjadi wakil rakyat selama lima tahun karena tergantung juga partai politik. Partai politik bisa saja melakukan pergantian antar-waktu (PAW) kadernya yang duduk di kursi dewan.
"Politik ini kan sesuatu yang bisa dibilang tidak jelas. Kalau partai mau ganti, ya diganti. Jadi kalau mau aman gadai SK sampai 4,5 tahun, kan ada asuransinya," tuturnya.
Untuk menekan mahalnya biaya politik, Qomar menyarankan sebaiknya pemilihan anggota legislatif menggunakan sistem tertutup. Sehingga kompetisi dalam Pileg cukup antarpartai politik, bukan antar-Caleg dalam satu parpol.
"Apalagi saat ini, sistem di Parpol sudah kebanyakan main tunjuk tanpa ada proses Musyawarah Cabang lagi," terangnya.
Baca Juga: NTB Koleksi 13 Medali hingga Hari ke-4 PON Aceh-Sumut, ini Daftarnya!