Ancaman Politik Identitas, KPU NTB Kampanye tentang Kesetaraan
Bahaya politik identitas dalam kampanye politik
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Politik identitas menjadi ancaman dalam iklim demokrasi di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat (NTB) paham bahayanya yang bisa mengganggu pelaksanaan pilkada serentak 2024 mendatang.
"Potensi politik identitas itu ada. Tinggal bagaimana cara kita mengeliminir agar itu tidak terus menguat. Tetapi yang kita hadirkan adalah pemilu berbasis kesetaraan," kata Ketua KPU NTB Suhardi Soud, Sabtu (19/11/2022).
Baca Juga: Sandiaga Uno : WSBK Mandalika 2023 Ditargetkan 100 Ribu Penonton
1. Politik identitas mulai bergeser di NTB
Politik identitas kerap muncul di NTB, seperti kesukuan, wilayah, dan identitas agama. Namun keberadaannya mulai bergeser tidak mendominasi warga.
Suhardi mencontohkan figur Gubernur NTB yang berasal dari suku yang tidak dominan di antara masyarakat setempat. Sebagaimana diketahui ada tiga suku besar di NTB, yaitu Sasak, Samawa, dan Mbojo.
Suku Sasak merupakan yang terbesar mendiami Pulau Lombok dan Samawa lazim ditemui di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Sedangkan Suku Mbojo mendiami Kabupaten Bima dan Dompu.
Partai politik pun diminta mencalonkan tokoh yang berbasis kesetaraan. Sehingga masyarakat memilih tokoh secara rasional tanpa adanya embel-embel politik identitas.
"Jadi tidak ada untuk segmen tertentu, kemudian untuk suku tertentu atau wilayah tertentu," imbuhnya.
Baca Juga: 5.727 Honorer Lulus Seleksi Administrasi Guru PPPK Pemprov NTB