Perangkat Desa di Bima Tuntut Kejelasan Status Kepegawaian
Khawatir nanti mereka diganti sesuai selera Kades
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bima, IDN Times - Ratusan perangkat Desa di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) gelar demonstrasi di Kantor Bupati Bima, Rabu (25/1/2023). Massa aksi yang didominasi Sekretaris Desa ini menuntut kejelasan status kepegawaian seperti yang disandang ASN pada umumnya.
Koordinator Aksi (Korlap) Amirudin mengaku selama ini perangkat desa tidak termasuk dalam kategori PNS, PPPK atau bahkan honorer. Kondisi itu sangat dikhawatirkan, dapat diganti tergantung selera Kepala Desa (Kades).
Baca Juga: Prajurit TNI Asal Bima Gugur Ditikam oleh OTK di Papua
1. Bupati diminta keluarkan rekomendasi penetapan status perangkat desa
Untuk itu, dia meminta Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri agar mengeluarkan rekomendasi penetapan status perangkat desa. Terlebih, wacana perpanjangan jabatan kepala desa sudah santer dibahas saat ini.
"Sehingga keberadaan perangkat desa pun harus dilirik," tegas dia diatas mobil komando, Rabu (25/1/2023).
Baca Juga: 75 Anak di Bima Terjangkit DBD, Lima di Antaranya Meninggal Dunia