Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Wagub NTT Desak Pemerintah Percepat Penyelesaian Batas RI–Timor Leste

Putra Bali Mula
Wagub NTT Desak Pemerintah Percepat Penyelesaian Batas RI–Timor Leste
Wagub NTT, Johni Asadoma minta penyelesaian batas RI - Timor Leste di Komisi II DPR RI. (Dok Humas Setda Provinsi NTT)
  • Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma mendesak pemerintah pusat mempercepat penyelesaian batas wilayah RI–Timor Leste yang belum tuntas sejak pemisahan Timor Leste dari Indonesia.
  • Ia menyoroti potensi konflik sosial di segmen batas yang belum disepakati serta mengusulkan peningkatan status jalan dan pembangunan jembatan karena keterbatasan fiskal daerah.
  • Komisi II DPR RI melalui ketuanya, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, meminta BNPP segera menuntaskan persoalan batas agar pengelolaan kawasan perbatasan berjalan optimal dan berkelanjutan.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
  • What?
    Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur mendesak pemerintah pusat mempercepat penyelesaian batas wilayah antara Republik Indonesia dan Timor Leste yang hingga kini belum sepenuhnya tuntas.
  • Who?
    Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menyampaikan desakan tersebut dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, dihadiri juga oleh Ketua Komisi II Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan sejumlah kepala daerah perbatasan.
  • Where?
    Pernyataan disampaikan di Gedung Nusantara, Jakarta, saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI.
  • When?
    Kegiatan berlangsung pada Rabu, 21 Januari 2026, dengan kehadiran pejabat pusat dan daerah dari berbagai provinsi perbatasan Indonesia.
  • Why?
    Desakan dilakukan karena segmen batas wilayah yang belum disepakati berpotensi menimbulkan konflik sosial serta mengancam kedaulatan negara jika tidak segera diselesaikan secara menyeluruh.
  • How?
    Johni Asadoma menyampaikan usulan percepatan penyelesaian batas, alih status jalan provinsi menjadi jalan nasional, serta pembangunan kembali jembatan rusak akibat keterbatasan fiskal daerah.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Kupang, IDN Times - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma meminta pemerintah pusat segera menuntaskan persoalan batas wilayah Republik Indonesia–Republik Demokratik Timor Leste (RI–RDTL). Persoalan ini masih belum selesai sejak Timor Leste lepas dari Indonesia hingga kini belum sepenuhnya selesai.

Johni Asadoma mendesak hal tersebut saat menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

1. Potensi picu konflik sosial

Wagub NTT Johni Asadoma minta penyelesaian batas RI - Timor Leste di Komisi II DPR RI. (Dok Humas Setda Provinsi NTT)

Ia menegaskan banyaknya persoalan strategis terkait kewilayahan yang membutuhkan sikap tegas pemerintah pusat. Segmen batas wilayah yang belum disepakati antara Indonesia dan Timor Leste ini, kata dia, utamanya pada Unsurveyed Segment maupun Unresolved Segment.

“Segmen-segmen batas wilayah ini berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan kedaulatan jika tidak segera diselesaikan secara menyeluruh oleh pemerintah pusat bersama kedua negara,” tegasnya di hadapan anggota Komisi II DPR RI.

Ia mengatakan bahwa beberapa waktu lalu juga sempat terjadi konflik di area-area dimaksud yang sedapatnya bisa diredam dengan penentuan batas-batas yang jelas.

Baginya, kawasan perbatasan tidak saja berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Usul alih status jalan dan bangun jembatan

Wagub NTT Johni Asadoma minta penyelesaian batas RI - Timor Leste di Komisi II DPR RI. (Dok Humas Setda Provinsi NTT)

Pada saat yang sama Wagub Johni memaparkan kondisi kawasan perbatasan RI–RDTL di Provinsi NTT mulai dari aspek infrastruktur, potensi wilayah, hingga program pembangunan yang telah dijalankan pemerintah daerah sebagai bentuk kehadiran negara di wilayah terdepan.

Ia pun mengusulkan alih status sejumlah jalan provinsi menjadi jalan nasional termasuk pembangunan kembali jembatan yang rusak di kawasan perbatasan. Alasannya, kata dia, karena pemerintah daerah mengalami keterbatasan fiskal terkait percepatan pembangunan infrastruktur perbatasan.

"Karena pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan ini bukan hanya kepentingan daerah, tetapi merupakan kepentingan nasional,” tegasnya.

3. Respons DPR RI

Wagub NTT Johni Asadoma minta penyelesaian batas RI - Timor Leste di Komisi II DPR RI. (Dok Humas Setda Provinsi NTT)

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda pada saat yang sama mendorong Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar segera menuntaskan persoalan batas wilayah RI–RDTL.

“Kami berharap komitmen ini segera ditindaklanjuti agar pengelolaan kawasan perbatasan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan,” kata Rifqinizamy.

Rapat kerja dan RDP tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah dari wilayah perbatasan, antara lain Gubernur Papua, Gubernur Kalimantan Utara, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Wakil Gubernur NTT, serta Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.
Editor’s Picks
Tiba di Sikka, Dedi Mulyadi Jemput 13 LC Korban Eksploitasi di NTT
Topics
perbatasanperbatasan negaraTimor LesteNTT

Editorial Team

EditorLinggauni -

Tonton lebih seru di