Dewan: Alihkan Saja Anggaran Belanja Hal Tak Penting untuk PPPK Lotim
Ratusan guru honorer P1 dan P2 meminta DPRD Lombok Timur minta diangkat jadi PPPK (dok. Ruhaili)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Lombok Timur, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, mengusulkan anggaran belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk membiayai hal atau program yang tidak terlalu penting dialihkan untuk menambah kouta pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal itu menanggapi keluhan forum guru P2 dan P3 Lombok Timur, terkait kecilnya kuota formasi PPPK untuk guru. Karena tahun 2023 ini, Lombok Timur hanya mendapatkan jatah kuota PPPK guru sebanyak 440, sementara anggota forum P2 dan P3 lebih dari 2.000 orang.
DPRD Lombok Timur mendesak pemerintah untuk melakukan penyesuaian anggaran belanja, utamanya untuk program yang tidak terlalu penting. Agar ribuan pegawai honorer guru bisa terakomodir menjadi PPPK.
1. Usulkan hentikan penyertaan modal untuk BUMD
Ketua Komisi II DPRD Lombok Timur, Wais al-Qarni saat menerima tenaga honorer P1 dan P2 (dak. Ruhaili)Ketua Komisi II DPRD Lombok Timur, Wais Al-Qarni mengatakan, persoalan utama dari pengangkatan PPPK ini adalah masalah anggaran. Karena kouta yang diberikan pemerintah pusat bergantung pada kemampuan membayar gaji pegawai yang akan diangkat. Untuk itu, Wais menawarkan solusi, yaitu mengalihkan anggaran belanja yang tidak terlalu penting, sehingga kegiatan di Pemda bisa ditekan dan didorong untuk pengangkatan PPPK.
Menurut Wais, ada sejumlah anggaran yang bisa dialihkan, salah satunya penyertaan modal untuk BUMD yang nilainya mencapai miliaran rupiah setiap tahun. Penyertaan modal tersebut selama ini terkesan sia-sia, karena BUMD yang diberikan modal selalu merugi, tidak pernah menguntungkan.
"Itu Selaparang Energi, unit usahanya di bidang air minum terpaksa ditutup, karena tidak pernah menguntungkan, padahal setiap tahun selalu ada penyertaan modal, coba anggaran itu dialihkan untuk anggaran PPPK," terang Wais.
Baca Juga: Akan Ada Car Free Night di Lombok Tengah Mulai 19 Agustus 2023
2. Alihkan DAU RSUD
Suasana di pelayanan Poli RSUD Selong (dok. Ruhaili)Selain dana penyertaan modal untuk BUMD, Wais juga memberikan solusi agar Dana Alokasi Umum (DAU) di RSUD Selong bisa dikurangi dan diarahkan ke PPPK. Karena RSUD memiliki anggaran yang dikelola sendiri yang bersumber dari penghasilan dari sistem BLUD, sehingga secara tidak langsung tidak terlalu memerlukan anggaran DAU tersebut.
"Solusi ini akan disampaikan pada pembahasan anggaran perubahan APBD maupun pada induk 2024 mendatang," tegas Wais.
3. Akan diangkat secara bertahap
Sekretaris Daerah Lombok Timur, M. Juaini Taofik (dok. Ruhaili)Sementara itu, menanggapi usulan DPRD Lombok Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, M Juaini Taopik mengatakan, berdasarkan kebijakan Presiden RI melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB), mengatakan rencana penghapusan tenaga honorer sudah dibatalkan. Kebijakan ini menjawab apa yang diharapkan oleh semua para honorer, termasuk di Kabupaten lombok Timur.
Berdasarkan dari data, honorer guru rata-rata di Lombok Timur, sebagian besar sudah masuk dalam database. Bagi guru yang sudah masuk database, maka proses penyelesaian akan dilakukan secara bertahap, seperti saat menyelesaikan persoalan tenaga honorer K2.
"Kan ini tertib, yang honornya lama lalu di berikan kesempatan untuk tes lalu masuk nilainya passing grade itu. Kan itu sudah mendapatkan PPPK. Bagi yang baru, ya mohon untuk bersabar, kita pasti selesaikan secara bertahap" tegas Taofik.
Baca Juga: Jadwal dan Tiket Kapal Rute Lombok - Banyuwangi 14 - 15 Agustus 2023
