Perekaman KTP Elektronik di Bima Terkendala Sistem Jaringan

13 Nov 2023, 15:46 WIB

Foto Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bima, Salahuddin (IDN Times/Juliadin)

Bima, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) genjot capaian perekaman KTP elektronik (KTP-el) untuk pemilih pemula. Dari 4.600 ditargetkan, yang tercapai baru sekitar 80 persen.

Selama perekaman KTP, tidak ada kendala yang siginifikan selain gangguan sistem jaringan dan sinyal internet. Termasuk juga dengan keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah.

"Masih sekitar 20 persen yang belum. Sisanya ini akan kita rampungkan sebelum masuk Pemilu pada 2024 mendatang," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bima, Salahuddin dikonfirmasi IDN Times, Senin (13/11/2023).

1. Tingkatkan capaian dengan jemput bola

Foto Kantor Dukcapil Kabupaten Bima (IDN Times/Juliadin)

Demi menggenjot capaian perekaman KTP-el pemilih pemula, sejauh ini Dukcapil menerapkan pelayanan dengan pola jemput bola. Konsepnya, membuka pelayanan di Kantor Kecamatan, Desa dan setiap Sekolah Menengah Atas (SMA) atau SMK.

"Perekaman KTP-el saat jemput bola, kita jaring semua siswa yang berusia mulai 16 tahun. Kita rekam dulu datanya," bebernya.

Kemudian akan dicetak bersamaan pada hari di mana mereka sudah memasuki usia tepat pada 17 tahun. Sehingga nantinya bisa ikut sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Ferbuari 2024 mendatang.

"Gak bisa dicetak dulu, melainkan harus menunggu usia mereka masuk 17 tahun," tuturnya.

2. Gangguan jaringan dan keterbatasan anggaran

jagad.id image

Salahuddin mengatakan, tidak ada ada kendala lain selama melakukan kegiatan perekaman KTP di Bima. Ketersediaan stok blanko masih cukup banyak, yakni lebih kurang 5 ribu lebih dan diprediksi ketersediaannya hingga pada Februari 2024 mendatang.

"Stok blanko masih banyak. Kalau pun mau habis, kita pergi ambil ke provinsi atau pun pusat. Intinya gak ada kendala, kecuali soal gangguan jaringan dan keterbatasan anggaran," jelasnya.

3. Hanya satu lokasi perekaman per kecematan

Ilustrasi perekaman KTP elektronik (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

Salahuddin mengatakan, gangguan jaringan ini terutama yang kerap dijumpai di wilayah pelosok. Dua di antaranya seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Ambalawi dan Kecamatan Parado.

Pada wilayah tersebut, petugas harus mencari lokasi tertentu agar terjangkau jaringan internet supaya bisa melaksanakan perekaman. Misalnya, di Kecamatan Parado hanya bisa perekaman di Kantor Desa Parado Rato, sementara Kecamatan Ambalawi di Kantor Desa Tolowata.

"Kalau gak di dua titik itu, gak bisa kita lakukan perekaman. Karena perekaman KTP-el begini, butuh banyak pasokan jaringan," bebernya.

Sementara soal anggaran, tahun ini hanya sedikit yang dialokasikan oleh pemerintah untuk Dukcapil Bima. Karena di organisasi setempat telah dipangkas sekitar Rp600 juta dari total anggaran yang dialokasikan.

"Sebenarnya gak boleh dipangkas, melainkan harus ditambah. Karena di OPD kami banyak kegiatan operasional di lapangan, berbeda dengan OPD lainnya," sesal dia.